DKI Jakarta Tidak Sehat, Ini Rekomendasi BMKG

Jakarta - Ibukota DKI Jakarta telah menjadi kota dengan kualitas udara terburuk. Hal tersebut membuat DKI Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat nomor dua di dunia. 

Dalam menanggulangi kejadian yang dapat memperburuk cuaca, Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, dalam mengurangi polusi di Jakarta dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu, air purifier aircraft dengan cara menyemburkan air ke udara, mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan polusi, dan memperbanyak ruang terbuka hijau atau hutan kota di Jakarta. 

Guswanto menambahkan, terkait dengan perkiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan akan tetap berlanjut sampai bulan Oktober dan akan beralih ke musim hujan pada bulan November atau Desember mendatang.

Mengenai potensi kekeringan di Indonesia Guswanto menjelaskan, hal tersebut masih dapat terkendali.  

“Kalau dampak dari kekeringan ini, kalo menurut pandangan saya masih dapat terkendali. Dari sisi kekeringan sosial dan juga di beberapa wilayah hotspot sudah dilakukan pembasahan," kata Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto dalam Trijaya Hot Topik Pagi MNC Trijaya FM, Selasa (16/9/2023).

Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Nirwono Yugo menjelaskan, metode lain untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta yaitu dengan 4 in 1. Hal ini merupakan solusi dari kemenhub dalam mengurangi volume kendaraan yang ada di Jakarta. Menurutnya, hal tersebut akan jadi lebih efekif jika diberlakukan di Jabodetabek supaya terlihat efeknya. 

Yugo menambahkan, tak hanya kendaraan bermotor saja yang menghasilkan polusi, pabrik dan Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara juga turut andil dalam menyumbang polusi yang tersebar di Jakarta. Walaupun butuh waktu yang panjang untuk melakukan perubahan terkait sistem pabrik tanpa mencemari lingkungan, tetapi hal tersebut harus dilakukan segera demu lingkungan yang lebih sehat.

“Sekitar 70% transportasi dan 25% adalah Kawasan pabrik yang masih mencemari lingkungan dan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Dalam penataan tersebut butuh waktu jangka Panjang dan harus ada kebijakan seluruh jabodetabek bebas dari pabrik yang menghasilkan pencemaran udara,” ujar Yugo.

Yugo juga berharap adanya kekompakan kebijakan pemerintah daerah di Jabodetabek sehingga kebijakan yang akan dijalani nanti dapat berjalan dengan efektif baru dapat dilihat perubahan yang siginifikan. (hafizh-Magang)