Jakarta - Perguruan tinggi punya peran yang penting dalam upaya mengatasi permasalahan kependudukan. Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, sebanyak 14 perguruan tinggi terlibat dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang diresmikan pada Selasa (18/7).

Konsorsium PTPK merupakan kerja sama antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan perguruan tinggi dalam mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia yang akan mengantarkan pada pembangunan berkelanjutan 2030 serta Indonesia Emas 2045. Adapun keempat belas perguruan tinggi yang terlibat yaitu Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang dan Universitas Tadulako.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, menuturkan bahwa perguruan tinggi memegang peran vital dalam mengintegrasikan berbagai program yang bisa berdampak bagi masyarakat, salah satunya program kependudukan. 

“Perguruan tinggi itu menjadi simpul yang menyatukan berbagai program yang ada sehingga bersinergi dan berdampak pada masyarakat luas, terutama melalui penguatan kependudukan. Kehadiran kampus memiliki peran yang sangat penting sebagai mata air untuk kemajuan bangsa dan negara, menyejukan masyarakat, membawa kebaikan, dan kabar baik kepada masyarakat luas,” tutur Nizam.

Nizam menambahkan bahwa sejatinya perguruan tinggi sudah menunjukkan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia.

“Selama ini, melalui semangat dan program-program Kampus Merdeka serta kemitraan dalam riset dan pengembangan, misalnya melalui Kedaireka dan Matching Fund, sudah banyak program kependudukan yang kita selenggarakan bersama,” tambah Nizam.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menuturkan bahwa peluncuran Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan ditujukan guna membantu dalam melancarkan pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas 2045. 

"Saat ini BKKBN tengah menjalankan program dengan fokus penurunan angka stunting dan persiapan untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran perguruan tinggi guna membantu menyukseskan pelaksanaan program. Kontribusi yang dilakukan dapat melalui pelaksanaan KKN dan magang dengan berfokuskan pada tematik stunting dan bonus demografi," ucap Hasto.

Hal senada disampaikan Suprayoga Hadi dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah memerlukan dukungan dan kolaborasi dari perguruan tinggi dalam mencapai percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan. 

“Melalui pemfokusan pada tridarma yaitu penelitian, perguruan tinggi bisa menemukan akar permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem serta menyusun strategi efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut,” ujar Suprayoga.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, perguruan tinggi memiliki peran nyata dalam membantu pemerintah melaksanakan berbagai program yang mendukung penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program kajian maupun inovasi. 

“Selain itu, dalam penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kami tidak terlepas dari MBKM karena itu menjadi bagian yang sangat terlihat nyata, misalnya dengan KKN Tematik, program kemanusiaan lapangan. Itu sangat nyata dampaknya jika dikaitkan dengan dua program utama,” ujar Bonivasius.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Satya Sananugraha berharap perguruan tinggi dapat membantu pembangunan berwawasan kependudukan melalui aktivitas pembuktian dan pengembangan serta aksi nyata melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, baik dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa.

“Saya berharap perguruan tinggi bisa mendukung upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dan pembangunan kependudukan melalui sinergitas dengan melibatkan seluruh segenap komponen bangsa lainnya”, ujar Satya.