Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI,  Gabungan Pengusaha Pertashop mengeluhkan minimnya nilai transaksi di gerai yang mereka kelola. Mereka usul agar Pemerintah mengizinkan Pertashop menjual BBM Pertalite dengan harga nonsubsidi seperti yang berlaku di SPBU Vivo. 

Menanggapi hal tersebut Mulyanto mengatakan tidak setuju. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan masalah baru yaitu maraknya tindak penyelewengan dan penyalagunaan alokasi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Ia khawatir kebijakan dua harga untuk satu produk yang sama itu akan menimbulkan kelangkaan Pertalite bersubsidi di SPBU. Sehingga ujung-ujungnya masyarakat yang rugi. 

"Sebaiknya Pemerintah melalui Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan malah mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dengan harga nonsubisidi. Sebab kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan Pertalite bersubsidi ke SPBU," kata Mulyanto kepada Media, Jakarta (18/7).

Mulyanto usul sebaiknya Pemerintah memperkecil selisih harga jual Pertalite dan Pertamax. Caranya dengan menurunkan harga jual BBM Pertamax. Apalagi saat ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok. Dengan demikian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertalite menjadi tertarik beralih menggunakan Pertamax yang sekarang banyak tersedia di Pertashop. 

"Saya rasa fungsi Pertashop yang sekarang sudah tepat yaitu sebagai mitra Pertamina dalam menjual BBM umum atau BBM nonsubsidi. Sementara penjualan BBM bersubsidi tetap ditangani Pertamina melalui SPBU-SPBU besar. Selain alokasi kuotanya lebih terkontrol, pendistribusiannya juga lebih mudah," kata Mulyanto. 

Mulyanto mengatakan harusnya keluhan semacam itu tidak terjadi. Sebab berdasarkan data yang disampaikan Pertamina, tren permintaan Pertalite terus turun. Harusnya, secara otomatis permintaan BBM nonsubsidi meningkat.

"Kalau Pertamina bilang permintaan Pertalite terus turun tapi di sisi lain pengusaha Pertashop mengatakan penjualan Pertamax di tokonya sangat minim maka bisa disebut ada keanehan. Sebab bagaimana mungkin permintaan semua produk turun sementara kegiatan masyarakat terus meningkat. Kalau begitu ada pihak tertentu yang coba memanipulasi data," tegasnya.  

Sebagai informasi, minggu lalu gabungan pengusaha Pertashop beraudiensi dengan Komisi VII DPR RI menyampaikan aspirasi terkait kinerja penjualan mereka yang terus merosot.

Pertashop berharap dapat diperbolehkan menjual BBM bersubsidi untuk mendongkrak penjualan mereka sekaligus membantu pemerintah untuk medistribusikan bbm ke daerah-daerah pelosok.

Bila penjualan bbm bersubsidi tidak dimungkinkan, muncul opsi agar Pertashop dimungkinkan untuk menjual BBM RON 90 semacam Pertalite non-subsidi atau sejenis Revvo-99.