Jakarta - Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna @secgron mengungkapkan dugaan kebocoran data pribadi yang mengancam privasi warga negara Indonesia pada Minggu, 16 Juli 2023. Data yang diduga berasal dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri tersebut disebutkan telah bocor dan dijual di forum hacker. 

Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, menjelaskan bahwa data yang bocor mengandung 337 juta baris informasi mengenai warga Indonesia. Data Dukcapil yang diduga bocor tidak hanya mencakup nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun juga berbagai data pribadi lainnya seperti nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir dan akta nikah, serta tanggal pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir, serangkaian insiden kebocoran data telah melanda berbagai sistem. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menyatakan bahwa kebocoran data sebenarnya telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, namun perlindungan data masih belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini memunculkan keprihatinan atas keberlanjutan privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Pasalnya, menurut Ardi Sutedja, permasalahan kebocoran data terkait dengan dua hal penting, yaitu nyawa seseorang dan keberlangsungan hidup dunia usaha. 

Meskipun Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi pada Oktober 2022, Ardi menekankan bahwa kebocoran data tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi atau teknologi semata. Perlindungan data yang efektif juga memerlukan sumber daya manusia yang terampil serta kesadaran masyarakat akan dampak kebocoran data.

"Menyiasati kebocoran data tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan birokrasi. Kita tidak bisa lempar tanggung jawab pada 1 institusi tertentu; ini tanggung jawab kita semua. Kita harus bangun kepekaan terhadap dampaknya," jelas Ardi dalam wawancara Trijaya Hot Topic Pagi, Selasa (18/7/2023).

Ardi menekankan perlunya pihak berwenang untuk menginformasikan secara transparan kepada masyarakat terkait hasil investigasi yang telah dilakukan terhadap kasus kebocoran data. Terlebih lagi, informasi tersebut telah tersebar luas diantara masyarakat, sehingga penjelasan serta transparansi dari pihak berwenang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga dapat mempertahankan reputasi pihak berwenang di kalangan masyarakat.

"Kita harus mulai membudayakan transparansi. Mau tidak mau, pihak yang bewenang dan terlibat harus transparan kepada publik. Kalau tidak, taruhannya adalah kredibilitas dan reputasi pemerintah," tutup Ardi. (NAM)