Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, selama 6 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan angka positif karena tidak banyak negara yang pertumbuhan ekonominya di atas angka itu.

“Bahkan Eropa itu 2 kuartal berturut-turut sudah minus di bawah persen, minus artinya dua kali berturut-turut 2 kuartal itu dinamakan resesi,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Ia mengatakan, prestasi tersebut membuat Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi menengah ke atas dari posisi sebelumnya menengah ke bawah.

Meski begitu, lanjut Tito, Jokowi tetap mengarahkan agar semua pihak waspada karena lingkungan global belum stabil, sehingga masih berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global yang melamban, serta ketegangan politik di beberapa negara yang masih berlangsung.

Karena itu, Jokowi meminta semua pihak fokus pada potensi-potensi krisis agar segera dilakukan penanganan. Selain itu, perlu juga menjaga pendapatan agar sesuai target, baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap positif di 6 bulan terakhir 2023.

Tito melanjutkan, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi ini dapat didukung dengan memperbanyak peredaran uang di masyarakat melalui peningkatan realisasi belanja pemerintah baik APBD maupun APBN.

“Realisasi belanja APBD ini harus ditingkatkan sesuai target, jangan dihabiskan numpuk di akhir tahun, supaya ada uang beredar,” jelas Tito.

Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat baik berupa tunai maupun nontunai dengan anggaran yang dimiliki. Hal ini seperti menggunakan mata anggaran bansos, belanja tidak terduga, dan dukungan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pemda juga bisa menggalang bantuan masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk membantu yang tidak mampu.

Presiden juga meminta jajarannya agar dapat menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi, sehingga harganya terjangkau bagi masyarakat. Di bidang pertanian, Jokowi mengarahkan agar dapat memperkuat ketersediaan pupuk.

“Selanjutnya, penggunaan produksi dalam negeri, belanja-belanja sebanyak mungkin dari dalam negeri, bukan produk luar negeri,” jelas Tito.

Ia menambahkan, diperlukan juga langkah antisipasi terhadap potensi kemarau akibat adanya El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Sambil kita terus menjaga stabilitas politik dan keamanan semua daerah, karena tahun politik sudah mulai mesin politik sudah mulai memanas, menjelang Pemilu 2024,” pungkasnya.