Banggar FPKS Pertanyakan Kebijakan PMN 2024 yang Terus Dinikmati BUMN

Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kebijakan PMN yang hingga saat ini masih terus dinikmati BUMN. PMN yang hendak digelontorkan kepada BUMN tahun 2024 senilai Rp. 57,96 Triliun.

“Terus-terusan dapat PMN saja ini menjadi pertanyaan, kapan BUMN kita ini sehat dan mandirinya. Tiap tahun disuapi negara yang mestinya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan kerakyatan. Ini malah naik yang tadinya 47 T tahun ini menjadi hampir 58T,” tutur Akmal.

Politisi PKS ini menyoroti nilai PMN yang disodorkan kementerian BUMN membengkak 24 T yang awalnya berpagu 33,9T. Menurutnya, membengkaknya tidak tanggung-tanggung sekitar 70,8%.

“Jangan sampai karena BUMN kita tidak punya kemampuan, maka APBN kita yang jadi sasaran,” ketus Akmal dalam forum pembahasan anggaran.

Akmal mencontohkan ada BUMN yang rasio hutang terhadap modal terus membengkak. Kementerian BUMN sendiri memiliki data lengkap betapa pembengkakan ini mencapai hampir 6 kali lipat.

Putra kelahiran Bone ini meminta pemerintah memberi solusi alternatif lain menyehatkan BUMN tanpa menyedot uang negara dari BUMN. Dari pengalaman tahun ke tahun, pemberian BUMN yang terus membengkak menunjukkan pemberian PMN untuk BUMN ternyata tidak berkontribusi pada perbaikan kesehatan BUMN. Untuk itu, ia minta ada tindakan yang mengacu pada strategi baru yang lebih fundamental.

“BUMN perlu perbaikan internal di seluruh bidang dan sektor. Evaluasi menyeluruh efisiensi dan efektifitasnya sehingga persaingan usahanya betul-betul riil kompetitif dan memberi deviden yang nyata untuk negara. Jangan sampai Ini PMN malah ambil dana negara, sedangkan pemasukan buat negara hanya sekedarnya,” tutup Andi Akmal Pasluddin.