Jakarta -  Berjalan dengan waktu yang panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT hingga kini belum selesai pembahasannya.

Anggota DPR RI Dyah Roro Widya Putri mengqatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) siap dibahas kembali di Komisi VII.

"Sudah cukup lama belum dibahas dan kami akan bahas kembali, mudah-mudahan masih tetap semangat untuk terus memperjuangkan," kata Dyah Roro,  dalam diskusi forum legislasi di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/6).

Menurutnya, pembahasan itu tidak mudah, karena target disahkan RUU itu sebelum momentum KTT G20 lalu. Tetapi kenyataannya bergeser dari waktu yang ditentukan.

Dyah mengakui dalam pembahasan RUU itu, banyak isu dan pasal yang kemudian menjadi perdebatan antar fraksi atau pun dari pemerintah.

"Saat ini masih pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) bersama pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Diah Nurwitasari mengatakan RUU EBT merupakan usul inisiatif DPR yang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2023.

"Catatan saya, rapat terakhir sekitar akhir Februari 2023 dan setelah itu, sampai hari ini belum ada lagi pembahasan tentang RUU EBT," ungkapnya.

Menurut dia, terdapat slot untuk melanjutkan pembahasan RUU EBT untuk masa sidang saat ini. Komisi VII, kata dia, sangat bersemangat untuk segera menuntaskan RUU itu.

"Membahas RUU ini tidak hanya bisa dari sisi DPR saja, namun dari sisi pemerintah," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah telah mengirimkan 574 DIM dan baru dibahas sekitar 170 DIM.

"Pembahasan belum mencapai titik temu antara DPR dan pemerintah terkait transisi energi, karena ingin mendapatkan peta jalan yang jelas," tandasnya.