Jakarta – Memasuki pekan kedua Juni 2023, Holding BUMN Pangan ID FOOD telah menyelesaikan Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting lengkap 100 persen pada 3 wilayah yang menjadi target penyaluran yakni Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat. Sementara Jawa Timur, realisasinya penyalurannya mendekati 100 persen. 

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan menyampaikan hingga 11 Juni 2023, Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah tersalurkan lengkap ke-7 wilayah penyaluran dengan angka penyaluran mencapai 1.323.881 Keluarga Risiko Stunting (KRS) (91,5%).

“Hingga pekan kedua Juni 2023, angka penyaluran penyaluran sudah mencapai 1.323.881 Keluarga Risiko Stunting (KRS) (91,5%) dan sudah 3 provinsi yang angka penyalurannya menembus 100 persen yakni Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten” ujar Frans dalam keterangan resminya, (13/6). 

Adapun rincian angka realisasi untuk 7 wilayah tersebut adalah sebagai berikut: Banten 64.706 KRS (100%), Jawa Barat: 410.691 KRS (100%), Jawa Tengah: 322.497 KRS (100%), Jawa Timur: 374.056 KRS (99,8%), Sumatera Utara: 122.832 KRS (88,1%), Nusa Tenggara Timur 24.808 (21,8%), dan Sulawesi Barat 4291 (21,1%). 

Mengacu pada data Jawa Timur hampir menembus 100 persen. Sementara Sumatera Utara sudah hampir 90 persen.  

"Kedepan kami akan mengejar realisasi distribusi di tiga provinsi lainnya sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). ID FOOD merasa terhormat mendapat kepercayaan dari pemerintah melalui Bapanas untuk menjalankan program bantuan pangan pemerintah untuk penanggulangan stunting ini," ungkap Frans. 

ID FOOD lanjut Frans, akan melaksanakan penugasan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu ID FOOD melalui PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo berkomitmen penuh terhadap penyediaan produk berkualitas yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bekerjasama dengan peternak rakyat.

Selain itu, dalam penyediaan bantuan pangan ini ID FOOD bekerjasama dengan mitra peternak lokal yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan melalui kualifikasi dan rekomendasi untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. 

“Singkatnya melalui program bantuan pangan stunting ini, ID FOOD group ikut membantu pemberdayaan peternak ayam lokal” tuturnya. 

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan, penyaluran bantuan pencegahan stunting bagi 1,4 juta KRS ini dilakukan sampai ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) by name by address, sesuai data BKKBN. 

“Untuk tahap awal tiga bulan pertama ini batuan telur dan daging ayam menyasar 7 provinsi, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, termasuk Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur yang masuk kategori wilayah 3T,” ujarnya.

Dalam percepatan pendistribusian bantuan, Arief menjelaskan, Badan Pangan Nasional, bersama ID FOOD tidak membeda-bedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain, semua provinsi yang masuk sasaran penyaluran adalah prioritas. 

“Kalau pun ada yang lebih cepat atau ada yang masih proses itu dipengaruhi oleh kondisi stok telur dan daging ayam di cabang masing-masing wilayah,” jelasnya.

Untuk wilayah terluar, Arief mengakui kondisinya geografisnya memang lebih menantang. Namun demikian, hal tersebut sudah dimitigasi sebelumnya oleh Badan Pangan Nasional, ID FOOD, dan operator logistik PT Post Indonesia (Persero). 

“Pendistribusian kita dorong untuk percepatan di seluruh wilayah. Kita juga minta Tim Badan Pangan Nasional secara konsisten turun memantau pendistribusian terutama di wilayah terluar, mengingat program ini sangat strategis untuk menjaga gizi dan pengendalian inflasi sesuai arahan bapak Presiden,” ungkapnya.

Direktur Utama PT POS Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan memiliki peran yang sangat penting dalam Program Bantuan Pangan Stunting ini.

PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai transporter distribusi bantuan pangan berdasarkan Perjanjian kerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). 

Sesuai perjanjian kerjasama tersebut, PT Pos berperan sebagai transporter yaitu Collect data & Cleansing data KRS, melakukan koordinsasi dan sosialisasi rencana pendistribusian ke Pemerintah Daerah dan Dinas terkait di Provinsi atau Kota/Kabupaten. Cetak berita acara serah terima (BAST) dan surat pemberitahuan ke KRS, melakukan pengambilan ke penyedia komoditas dan pengiriman ke titik bagi, serta menyajikan reporting terdiri dari  foto penerima, geotagging dan foto KTP/KK dengan barcode untuk BA/BAST yang dilakukan secara digital dan real basic.

Hingga pekan kedua Juni diketahui masih terdapat beberapa daerah belum disalurkan secara keseluruhan yang merupakan daerah 3T. Adapun rincian wilayah 3T adalah Kabupaten Nias Selatan 8.166 KRS, Kabupaten Nias Utara 4.770 KRS, Pulau Timor 40.104 KRS, Pulau Flores 45.356 KRS dan Pulau Sumba 28.201 KRS.

Faizal mengatakan, untuk distribusi 3T, PT Pos Indonesia sebagai transporter untuk menjaga kualitas harus menghitung secara cermat dan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya jadwal kapal, kualitas komoditi (telur dan ayam) selama dalam perjalanan, jarak lokasi penyerahan dan rencana distribusi di titik serah. 

“Semua Faktor tersebut harus seimbang agar penyerahan kepada KRS dapat berjalan dengan baik. Prinsipnya, dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah untuk penanganan stunting,  PT Pos memegang prinsip 3T juga yaitu Tepat salur, Tepat kuantitas dan Tepat kualitas” tandasnya.