Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menekankan pentingnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang memadai agar tidak terjadi kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan yang tinggi ditengah ancaman potensi kekeringan yang diperkirakan BMKG mulai bulan Juni 2023 sebagai dampak adanya Indian Ocean Dipole (IOD) dan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO).

“Ditengah ancaman kekeringan yang mulai dan diproyeksikan terjadi kita harus melakukan mitigasi dan antisipasi dini yang baik agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi pangan. Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok harus dipastikan aman pada semua wilayah. Demikian juga harus diupayakan manajemen ketersediaan air bersih sebagai sumber kehidupan yang penting. Ketersediaan dan kelancaran distribusinya juga harus dijaga dengan baik oleh pemerintah," paparnya..

Ecky mencermati proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang telah menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi akan mengalami kekeringan mulai bulan Juni 2023 dampak adanya Indian Ocean Dipole (IOD) dan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang telah melewati tahap netral. Pergerakan ENSO dan IOD yang sama-sama menguat ke arah positif pada bulan Juni 2023, mempengaruhi kondisi Indonesia menjadi lebih kering daripada fenomena El Nino atau IOD positif yang terjadi sendiri.

“Inflasi pangan yang tinggi akan memukul daya beli rakyat dan akan memukul rakyat yang ada dibawah. Inflasi pangan tinggi selama ini seringkali disebabkan masalah ketersediaan barang atau supply shock. Supply shock sangat dominan berpengaruh. Terutama akibat gagalnya manajemen stok pangan dan gagal panen beberapa komoditas akibat kekeringan. Selain itu kepastian kecukupan stok pangan juga harus terinformasikan ke pasar, sehingga pelaku ekonomi tidak panik yang bisa menyebabkan kenaikan harga. Jadi manajemen stok harus dipersiapakan dengan baik, juga jalur distribusi dan informasinya. Kita ingin ancaman kekeringan ini diantisipasi secara baik," tambahnya.

Ecky juga mencermati berdasarkan pengalaman pada tahun 2019, pernah terjadi El Nino lemah yang diikuti oleh IOD positif kuat yang menyebabkan kekeringan parah selama bulan Juli sampai Oktober 2019. Sebagian besar Sumatra, Jawa-Bali-NTB-NTT, Kalimantan dan Papua mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal. Sebagian wilayah bahkan hanya menerima curah hujan sebesar lebih kecil 30% dari normal. 

Ke depan bahkan beberapa provinsi diprediksi curah hujannya akan sangat rendah, yaitu di bawah 20 milimeter berturut-turut sejak bulan Juni sampai November 2023 adalah Jawa Timur dan Lampung.

“Kita sangat setuju agar ke depan BMKG juga melakukan mitigasi berupa modifikasi cuaca dengan hujan buatan pada daerah-daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Modifikasi cuaca perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan kerja sama antar Kementerian atau Lembaga terkait. Tentu kita akan mendukung kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai agar ancaman kekeringan tidak menjadi semakin ekstrim, melambungkan inflasi pangan dan menjadi bencana ke depan," tandasnya.