Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang angka inflasinya masih tinggi segera melakukan langkah pengendalian. Kondisi ini, karena akan banyak berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih di tahun politik.

Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional per Mei 2023 relatif terkendali sebesar 4 persen, tapi kondisi inflasi di beberapa daerah masih beragam, bahkan ada yang di atas angka nasional.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada bulan Mei 2023 sebesar 4 persen. Angka ini menurun dibanding pada bulan April 2023 sebesar 4,33 persen,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Kemudian month to month yang di bulan lalu dari bulan ke bulan naik di bulan April 0,33 persen, seperti lihat di grafik, itu turun ke angka 0,09 persen dari bulan April ke bulan Mei, ini artinya inflasi di Indonesia secara umum relatif terkendali," tambahnya.

Tito kembali menuturkan, Presiden Joko Widodo telah mengetahui informasi mengenai perkembangan laju inflasi tersebut. Presiden, kata Tito, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam pengendalian inflasi.

Pasalnya, pengendalian inflasi tersebut merupakan kerja sama pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Tito juga menegaskan, pengendalian inflasi ini penting karena merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

"Karena dengan terkendalinya barang dan jasa artinya terjadi keterjangkauan harga dan ketersediaan yang cukup untuk barang dan jasa terutama makanan, minuman, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita," ungkapnya.

Selain itu, capaian pengendalian inflasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pelaksanaan program-program pembangunan. Inflasi yang terkendali tentu akan menguntungkan pemerintah pusat dan seluruh daerah.

"Ini adalah kinerja daripada teman-teman di daerah semua, karena masyarakat juga pasti akan merasakan kenyamanan kalau semua harga barang dan jasa terkendali," ucapnya.

Di lain sisi, Tito menjelaskan, penurunan inflasi memang harus dilakukan secara bertahap. Sebab, Indonesia bukan hanya negara konsumen tapi juga produsen, sehingga apabila harga menurun secara drastis maka akan membuat produsen komoditas seperti petani dan peternak merugi.

Namun, inflasi juga tidak boleh tertalu tinggi. Pemerintah menargetkan angka inflasi secara bertahap menurun menjadi 2 hingga 3 persen.

“Sehingga kita berharap ke depan ini akan terus turun dalam hitungan nol koma sekian persen, jangan langsung jatuh ke dua persen misalnya, itu pasti akan membuat produsen akan kesulitan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung kondisi inflasi di Kabupaten Pangandaran yang masuk dalam daerah dengan kategori inflasi tinggi.

Menurutnya, jajaran Kemendagri perlu daerah tersebut untuk mengetahui persoalan sekaligus menemukan solusi penanganannya.

Selain Kabupaten Pangandaran, dirinya juga menyinggung Kota Cimahi yang mengalami kenaikan harga cabai merah.

“Padahal di daerah-daerah lain cabai merahnya terkendali, tapi ini masih terjadi kenaikan, daerah yang subur, dikelilingi oleh banyak produsen cabai, tapi cabai masih penyumbang inflasi di Cimahi,” ujarnya.

Mendagri juga menyebutkan beberapa daerah lainnya yang angka inflasinya masih tinggi seperti di Mukomuko dan Bengkulu Utara.

Menurutnya, daerah yang kondisi inflasinya masih tinggi perlu mendapat atensi.

“Yang masuk dalam daerah-daerah tinggi tadi tolong diatensi, ada 46 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional, meskipun ada yang tinggi sekali, ada juga yang kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi yang tinggi sekali perlu menjadi atensi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, Pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi.

Dengan begitu, Pemda dapat melakukan upaya intervensi pengendalian agar harganya stabil.

Mendagri mengatakan, Pemerintah Pusat telah melakukan empat langkah intevensi pengendalian.

“Yang masuk dalam daerah-daerah tinggi tadi tolong diatensi, ada 46 kota yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional, meskipun ada yang tinggi sekali, ada juga yang kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi yang tinggi sekali perlu menjadi atensi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, Pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi.

Dengan begitu, Pemda dapat melakukan upaya intervensi pengendalian agar harganya stabil.

Mendagri mengatakan, Pemerintah Pusat telah melakukan empat langkah intevensi pengendalian.

Hal itu mulai dari memfasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, penyaluran cadangan pangan pemerintah khususnya beras, daging ayam, dan telur ayam, serta koordinasi dan harmonisasi terutama terhadap harga gula.

“Yang perlu kita antisipasi adalah kemungkinan akan terjadi perubahan pola demand, karena hari Raya nanti Idul Adha hari besar tanggal 28/29 Juni 2023.

Ini terutama akan terjadi kenaikan demand untuk kurban sapi dan kambing hidup,” ujarnya.

Selain itu, tambah Mendagri, perlu juga mengantisipasi terjadi kemarau karena fenomena El Nino.

Karena itu, Mendagri meminta bantuan jajaran TNI agar bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemda untuk menghadapi kondisi tersebut, misalnya dengan memodifikasi cuaca agar turun hujan.

“Langkah antisipatif ini penting sehingga tidak terjadi krisis pangan. Kondisi tersebut juga rawan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di beberapa daerah,” pungkasnya.