Jakarta -  Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik menimbulkam pro kontra . Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto meniliai kritikan Anies sebagai sesuatu yang wajar dan sangat logis karena pemberian subsidi tersebut memang salah sasaran dan salah tujuan. 

"Kalau tujuan subsidi tersebut ingin meningkatkan penggunaan kendaraan listrik agar terjadi penurunan emisi karbon jelas salah. Karena faktanya sumber energi untuk kendaraan listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.  Sehingga tingkat emisi karbonnya masih tinggi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (17/5).

Menurut Mulyanto, penggunaan kendaraan listrik hanya sekedar memindahkan sumber polusi karbon. 

"Jadi penggunaan kendaraan listrik hanya sekedar memindahkan sumber polusi karbon dari kendaraan ke pembangkit listrik," kata Mulyanto. 

Sementara secara sasaran, kata Mulyanto, pemberian subsidi ini juga tidak tepat. Karena yang mendapat subsidi adalah orang kaya. 

Menurut Mulyanto kebijakan ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan. Apalagi jumlah subsidi yang akan diberikan cukup besar yaitu Rp70 juta/unit untuk pembelian mobil listrik dan Rp7juta/unit untuk pembelian motor listrik. 

"Subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan listrik angkutan umum agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya. Selain itu subsidi ini juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan," jelas Mulyanto. 

Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Selain karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuan, subsidi ini juga bias kepentingan. 

Ditambah lagi mekanisme pemberian subsidi itu disampaikan kepada produsen bukan konsumen. Sementara diketahui beberapa perusahaan produsen atau importir kendaraan listrik dimiliki oleh pejabat Pemerintahan. 

"Tanpa ditelisik lebih jauh masyarakat juga bisa merasakan adanya kepentingan pihak tertentu di balik kebijakan ini. Bahkan diketahui salah satu pejabat Pemerintah saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Produsen Kendaraan Listrik. Dengan begitu kebijakan pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik bisa menimbulkan kecurigaan publik," tegas Mulyanto.