JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkontribusi positif terhadap keuangan negara sebesar Rp117,83 triliun sepanjang 2022. Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek yang terdiri dari proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Kontribusi kami efisiensi belanja sebesar Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan sebesar Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara,” ungkap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta (19/1/2023).

Ateh menyebut, hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan (Januari-Desember) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 kementerian/lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa.

Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES.

“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” ucapnya.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resilensi berbagai tantangan ke depan.

“Untuk tahun 2023 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya.

BPKP Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim memastikan, BPKP menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan kepada BPKP untuk melakukan audit impor kereta. Sejauh ini BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit.

Dikatakan, BPKP tetap berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

“Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan,” katanya.

Dijelaskan, audit dilakukan dalam bentuk review atas pengadaan trainset bukan baru atau bekas di lingkungan PT KCI tahun 2023 terkait regulasi, teknis, dan keuangan. Audit akan dilakukan sesuai dengan permintaan kementerian/lembaga terkait.

BPKP kata Azwad akan memaksimalkan sinergi dan kolaborasi antar kedeputian guna efisiensi dan efektivitas waktu audit. “BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan,” tutupnya.

BPKP Dukung Upaya Peningkatan Pendidikan Lewat Pengawasan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan Tahun 2022 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (14/2). Laporan pengawasan ini merupakan upaya BPKP dalam mengawal peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Sepanjang tahun 2022 selain mengawal pemulihan ekonomi, BPKP juga turut mengawasi pembangunan sumber daya manusia yang termasuk di dalam bidang pendidikan,” ujar Ateh.

Ateh menjelaskan, hasil pengawasan yang dilakukan BPKP Tahun 2022 menunjukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak kepada penurunan kualitas pendidikan. Terutama kata Ateh, pada capaian literasi dan numerasi di hampir semua jenjang pendidikan di daerah. Oleh karena itu perlu peran aktif dari pemerintah daerah dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing.

“Ketimpangan sarana dan prasarana di wilayah timur Indonesia memerlukan perhatian lebih,” ucapnya.

Ateh menambahkan, upaya perbaikan bidang pendidikan perlu campur tangan pusat dan daerah. BPKP sebut dia, akan terus mendukung upaya perbaikan bidang pendidikan lewat pengawasan yang dilakukan BPKP.

“BPKP akan memberikan hindsight, insight bahkan foresight dalam menjamin perbaikan bidang pendidikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang terus mengawal program-program di kementeriannya. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan evaluasi di Kemendikbudristek dan laporan ini dapat membuka  jalan penyempurnaan kinerja kami,” tutupnya.

BPKP Selesaikan Reviu Rencana Impor Kereta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim Rabu, 5 April 2023.

Dijelaskan, laporan tersebut berisikan rekomendasi BPKP kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta dari negeri Sakura.

Akan tetapi sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik. Sebab kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.