Jakarta – Memasuki pekan kedua Mei 2023, Holding BUMN Pangan ID Food telah menggelar Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting pada lima dari tujuh wilayah yang menjadi target penyaluran.

Direktur Utama ID Food, Frans Marganda Tambunan mengatakan per 13 Mei 2023, Bantuan Pangan Pemerintah untuk Penanganan Stunting sudah tersalurkan ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Adapun rincian angka realisasi untuk 5 wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Banten 46.666 KRS (72,1%), Jawa Barat: 267.599 KRS (65,2%), Jawa Tengah: 279.179 KRS (86,6%), Jawa Timur: 198.531 KRS (53%) dan Sumatera Utara: 33.298 KRS (23,9%). 

Dengan demikian angka realisasi bantuan pangan stunting yang telah dicapai ID Food mencapai 825.273 Keluarga Risiko Stunting (KRS) (57,1%).

Dengan angka realisasi hingga pekan kedua Mei tersebut, diketahui masih ada beberapa daerah yang belum tersalurkan, yakni Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Mulai pekan ketiga Mei ini dan seterusnya, rencananya ID FOOD akan mulai penyaluran ke Provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kami akan mengejar realisasi distribusi di ketujuh provinsi tersebut sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Frans dalam keterangan resminya, Senin, 15 Mei 2023.

Frans mengatakan, bantuan pemerintah untuk penanganan stunting ini akan disalurkan selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan Juni 2023, dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta (Setiap Periode) Keluarga Risiko Stunting (KRS) berdasarkan data BKKBN.

Evaluasi, lanjut Frans, terus dilakukan, termasuk kordinasi intens dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyaluran di lapangan seperti Berdikari, Rajawali Nusindo, PT POS, BKKBN, Bapanas, Satgas Pangan dan pemerintah daerah setempat.

Sebagai informasi, Bantuan Pemerintah untuk Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dilaksanakan ID Food sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres 125/2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Di dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa cara penyaluran cadangan pangan pemerintah bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah bantuan sosial pangan pemerintah.

Bantuan tersebut bisa dikatakan sebagai program penurunan prevalensi stunting yang selama ini sudah menjadi tugas dan misi khusus pemerintah pusat. Adapun BUMN Holding Pangan ID Food mendapatkan mandat untuk merealisasikan program tersebut.

Dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah untuk penanganan stunting, ID Food bersama PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo dua perusahaan yang merupakan anak perusahaan ID Food. 

PT Berdikari yang menyediakan telur dan daging ayam sedangkan PT Rajawali Nusindo yang menyediakan Goody Bag. Adapun PT Pos yang menjadi transporternya.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency Arief Prasetyo Adi terus mendorong percepatan penyaluran bantuan telur ayam dan daging ayam karkas  kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang saat ini tengah berjalan. 

“Kita melalui ID Food terus dorong untuk dilakukan peningkatan pendistribusian agar penyaluran kepada total 1,4 juta KRS tahap pertama segera selasai sehingga segera diikuti penyaluran tahap ke dua dan ketiga,” ujarnya.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, ia juga menyampaikan pentingnya sinergitas lintas sektor untuk pengawasan pendistribusian. 

“Pengawasan yang baik akan sangat mendukung kelancaran program ini. Untuk itu, dukungan Satgas Pangan Polri dan pemerintah daerah dalam hal pengawasan di lapangan sangat penting. Kita terbuka terhadap setiap masukan dan laporan untuk perbaikan,” terangnya.

Seperti halnya bantuan pangan beras yang saat ini tengah berjalan, Arief menargetkan, bantuan pangan telur ayam dan daging ayam karkas ini memberikan dampak yang luas baik bagi penurunan stunting, daya beli mayarakat, serta stabilitas harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

“Program ini sangat strategis karena bisa memberikan dampak luas, seperti menurunkan angka stunting, menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi, serta menyerap produksi peternak unggas. Hal tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat mencanangkan program ini,” pungkas Arief.