Jakarta - Masa prosesi pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) telah berakhir pada Minggu (14/5/2023). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mulai melakukan tahap verifikasi administrasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen para bacaleg. Kemudian, daftar calon sementara (dcs) akan diumumkan pada 19 dan 23 Agustus mendatang. 

Namun, Direktur Eksekutif Anggota Dewan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Khoirunissa Agustyati, menilai ada kemunduran dari mekanisme pendaftaran bacaleg ke KPU untuk Pemilu 2024. Menurut Perludem, hal ini disebabkan oleh polemik yang sempat terjadi karena keluarnya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023. Khoirunissa menyampaikan perhitungan pencalonan yang diatur pada peraturan baru tersebut mengancam keterwakilan perempuan sebagai bacaleg. 

“Kami melihat ada kemunduran. Selama ini kan selalu diusahakan, bahkan ada ketentuan sanksi, dan walau bagaimana pun juga parpol ini “harus dipaksa” untuk mencalonkan perempuan. Karena kalau tidak seperti itu setengah hati rasanya untuk mencalonkan perempuan,” ujar Khoirunissa dalam program Trijaya Hot Topic, Senin (15/5/2023). 

Perludem juga memantau bahwa parpol yang mengajukan bacaleg ke KPU mengalami kesulitan dalam mencari bacaleg perempuan.

“Menurut kami agak sulit menerima alasan ini. Dorongan untuk keterwakilan perempuan ini bukan baru sekarang diterapkan. Selama ini parpol selalu bisa kok memenuhi 30% keterwakilan perempuan ini. Bahwa kemudian partai mengatakan sulit mencari perempuan, jangan-jangan memang itu baru dilakukan saat menjelang pendaftaran saja,” tutur Khoirunissa. 

Ia menambahkan, secara umum, bacaleg perempuan kerap dinilai tidak memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi wakil rakyat. Sementara itu, Khoirunissa mengatakan bacaleg laki-laki tidak pernah dipertanyakan perihal kapasitas mereka dalam memimpin. 

“Laki-laki dan perempuan juga harus sama-sama meningkatkan kapasitasnya,” pungkasnya. (Salsa)