NUSA DUA – Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan, berdasarkan data World Bank bahwa Tingkat Kemiskinan di ASEAN mengalami penurunan pada tiga dekade terakhir. Semula pada tahun 1990-an, tingkat kemiskinan negara anggota ASEAN dalam rentang 30% s.d 58%. Tetapi, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di negara anggota ASEAN sudah pada posisi satu digit (dibawah 10%) kecuali Laos untuk tahun 2018 masih tercatat 18,3% dan Filipina tercatat 16,7%

“Sementara itu, pada tiga dekade terakhir untuk tingkat kemiskinan ekstrem (yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 1,9 USD PPP) juga terjadi penurunan yang signifikan. Semula pada tahun 1990-an kemiskinan ekstrem di ASEAN sebesar 49% dan saat ini diperkirakan di bawah 10%. Tiga decade kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem negara anggota ASEAN di tahun 2020 sudah dibawah 5% bahkan sudah ada yang mencapai 0% yaitu Singapore, Malaysia, dan Thailand.  Hanya Laos yang masih tercatat tingkat kemiskinan ekstremnya di tahun 2018 sebesar 10%,” tegas Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam keynote speech The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Knowledge Forum, di Nusa Dua Bali, Minggu (7/5/2023).

Hadir Miguel Musngi – Head of Poverty Eradication and Gender Division, Human Development Directorate, ASEAN Socio-Cultural Community Department, ASEAN Secretariat; Dinh Thi Thanh Huyen – Deputy-Head of Global Integration and Investment Division, International Cooperation Department, Ministry of Agriculture and Rural Development, SR Vietnam; Dr. Ferry Irawan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kemenko Perekonomian; Sudarno Sumarto, Penasihat Kebijakan Sekretariat TNP2K; Lenny Nurhayanti Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Affan Firmansyah – Agri-enterprise Development Officer at Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Asia (Asia DHHRA), The Philippines.

Menurut Muhadjir, perkembangan tingkat kemiskinan yang baik dan signifikan dalam tiga dekade terakhir tersebut menunjukkan pemerintah di negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang besar untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi penduduknya.

Ia mengatakan, perubahan global terjadi dengan cepat selama pandemi Covid-19 dan adanya persoalan geopolitik sehingga terjadi krisis kesejahteraan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam tujuh dekade terakhir dan krisis ekonomi yang mendorong resesi ekonomi global terburuk dalam delapan dekade terakhir.

“Akibat krisis tersebut oleh World Bank tingkat kemiskinan di Indonesia diperkirakan meningkat dari 9,22% (BPS, September 2019) menjadi 11%-13%. Untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan tersebut, afirmasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah serta merangkul para pihak baik civitas akademik maupun Lembaga non pemerintah serta masyarakat. Upaya tersebut telah berhasil menekan laju angka kemiskinan sehingga hanya menjadi 10,14% di September 2020 (lebih rendah dari yang diperkirakan. Pada semester berikutnya kembali menurun dan pada Maret 2022 telah kembali mencapai angka 9,76%,” katanya.

Bahkan kata Menko PMK, Presiden memberikan arahan bahwa dalam situasi apapun komitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem harus terus dilakukan. Presiden meminta tingkat kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, yaitu enam tahun lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

“Sebagaimana Instruksi Presiden nomor 4/2022 bahwa kemiskinan ekstrem yang merupakan persoalan multidimensi harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik APBN, APBD, APBdes dan sumber lainnya yang sah serta pelibatan seluruh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah, civitas akademik, dan non pemerintah. Hal ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem (seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak  layak huni, terbatasnya akses ekonomi) dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak,” tambahnya.

Menurut Muhadjir, guna mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (data P3KE) sebagaimana diperintahkan Presiden pada saat terselenggaranya Forum Koordinasi Pemerintah Daerah yaitu di tanggal 29 September 2022 dan 17 Januari 2023 yang dihadiri  Kementerian/Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota, dan pimpinan TNI, pimpinan Polri, dan pimpinan Kejaksaan Tinggi. 

“Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai menunjukkan hasil, BPS merilis bahwa angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74% turun 0,3 persen poin dari 2,04% di Maret 2022,” kata Muhadjir.

Ia menegaskan, adanya kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia selama dan paska pandemi Covid-19 juga dialami oleh sejumlah negara di Asia Tenggara. Terkait hal tersebut, ASEAN telah melakukan konsolidasi strategi pemulihan sosial-ekonomi melalui kerangka kerja pemulihan ASEAN yang komprehensif serta rencana implementasi yang menjabarkan inisiatif dan program khusus untuk membangun ASEAN yang lebih tangguh.

“ASEAN berupaya mengatasi dampak pandemi dengan memperkuat arsitektur kesehatan regional, mendorong kegiatan ekonomi, serta memperbaiki skema perlindungan sosial. Berbagai upaya tersebut berfokus pada pertumbuhan inklusif dan menjamin keamanan manusia untuk mencapai pemulihan paska pandemi Covid-19. Saat ini, tingkat kemiskinan di negara anggota ASEAN juga telah menunjukkan perbaikan,” menambahkan.

Menko PMK menegaskan, saat ini upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia maupun negara anggota ASEAN menghadapi tantangan yang cukup berat. Ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geo-politik menjadi tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan

“Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, kita perlu membangun agenda pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap potensi krisis maupun bencana yang tidak terduga. Ketahanan energi, ketahanan pangan harus menjadi orientasi utama pemerintah dengan memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi terutama bagi kelompok miskin dan rentan (seperti penyandang disabilitas, lansia maupun anak-anak dan perempuan). Selain itu, juga memperkuat sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” ujarnya.

Ia optimis capaian atas keberhasilan penurunan kemiskinan di tiga dekade terakhir dan kemampuan dalam menangani lonjakan kemiskinan atas dampak pandemi serta krisis global merupakan bekal untuk kita melakukan pengayaan atas intervensi penanggulangan kemiskinan dan merumuskan langkah strategi ke depan.

“Pemerintah Indonesia menyambut baik berbagai inisiatif dan membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih kuat di masa datang. Bergotong-royong membangun Indonesia yang bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial, dan mewujudkan agenda ASEAN untuk pertumbuhan ekonomi yang tangguh, dan peningkatan kesejahteraaan manusia di kawasan Asia Tenggara,” katanya.

The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Knowledge Forum  merupakan bagian dari rangkaian atas Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan puncak  KTT ASEAN. Sebagaimana tema yang diusung “Addressing Gaps and Rethinking pathways to eradicate poverty in ASEAN”.

“Saya harapkan forum ini  dapat menghasilkan gagasan dan rumusan langkah strategis guna penanganan kemiskinan yang lebih adaptif, inklusi dan berkelanjutan,” mengakhiri.