NUSA DUA - Mentari Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy akan memimpin pertemuan tingkat dewan menteri pilar sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di Bali, pada Senin, (8/5/2023). 

Pertemuan membahas empat dokumen yang nantinya akan dibawa ke KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.

“Nanti pak Menko akan memimpin pertemuan yang acara utamanya tanggal 8 Mei” kata Karo Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK Iwan Eka, di Kawasan Nusa Dua Bali, Sabtu, (6/5/2023).

Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut akan hadir sejumlah menteri-menteri negara ASEAN.

Lima Menteri dan satu pejabat setingkat menteri telah mengkonfirmasi akan hadir.

Mereka diantaranya Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Filipina H.E. Rex Gatchalian; Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam H. E. Haji Nazmi bin Haji Mohammad; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos H.E. Suanesavanh VIGNAKET; Menteri Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia H.E. Dato’ Sri Tiong King Sing; Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura H.E Masagos Zulkifli, dan Sekretaris Jenderal ASEAN H.E. Dr. Kao Kim Hourn.

“Sementara sisanya diwakili oleh delegasi pejabat tinggi,” katanya.

Iwan mengatakan total ada 57 Delegasi dari 11 Negara ASEAN yang akan hadir dalam pertemuan di Sofitel Nusa Dua tersebut. Para delegasi akan tiba secara bertahap mulai dari Sabtu malam ini.

“Total delegasi ada 57 orang, masing masing negara itu ada yang paling banyak tujuh orang setiap negara dan ada juga yang hanya dua orang,” katanya.

Para menteri dan delegasi negara-negara ASEAN tersebut nantinya akan mengikuti sejumlah acara selain acara utama ASEAN Socio-Cultural Communit (ASCC) Councils Meeting. 

Diantaranya yakni ASCC Knowledge Forum on Povery Eradication dimana Muhadjir akan memberikan pidato pembuka. Kemudian dilanjaean 2023utkan dengan working dinner pada Minggu (7/5/2023).

“Pak Menko akan menjamu para delegasi yang hadir makan malam, pesertanya khusus terbatas hanya menteri dan eselon satu,” tuturnya.

Selain itu yang menarik kata Iwan yakni pembuatan Gebogan oleh para menteri serta delegasi senior negara-negara ASEAN.
 
Atraksi pembuatan Gebogan digelar dengan tujuan untuk memberikan pesan anggota ASEAN harus saling bekerjasama.

Sebelumnya Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional, Joko Kusnanto Anggoro mengatakan terdapat empat dokumen yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat dewan menteri pilar sosial budaya atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Councils Meeting di Bali, pada Senin, (8/5/2023).

Keempat dokumen tersebut nantinya aka dibawa ke KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.

Keempat dokumen tersebut terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan perdesaan. 

Dokumen pertama yakni ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative adalah deklarasi yang bertujuan untuk mengarusutamakan pendekatan One Health (integrasi Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan) ke dalam sistem kesehatan nasional dan regional untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap potensi risiko kesehatan.

Karena kata dia, negara negara ASEAN kemungkinan besar akan dihadapkan pada potensi resiko kesehatan seperti Pandemi Covid-19.

“Yang pertama One health Initiative itu karena ada pengalaman pengalaman dimasalaluterkait dengan Pandemi Covid-19 dan seterusnya,” kata Kusnanto di Nusa Dua Bali, Sabtu, (6/5/2023).

Dokumen kedua yang akan dibahas dalam pertemuan para menteri ASEAN tersebut yakni ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations. Deklarasi tersebut menekankan komitmen ASEAN untuk melindungi dan memperkuat ketahanan pekerja migran dan keluarganya dalam situasi krisis.

Masalah tersebut kata dia penting dibahas karena buruh migran sering dilanda beberapa krisis misalnya karena adanya bencana, persoalan politik, dan persoalan tempat mereka bekerja.

Dokumen ketiga yang dibahas yakni ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers. Deklarasi tersebut mendorong kerja sama regional dalam memastikan kesejahteraan serta kondisi kerja yang layak bagi para nelayan migran.

“Dokumen yang ketiga itu sebenarnya mirip terkait konteks perlindungan migran juga tapi terkait dengan perlindungan misalnya nelayan tentu saja (nelayan) dihadapkan pada persoalan yang berbeda,” katanya.


Dokumen Keempat yakni ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui pembentukan jejaring desa ASEAN.

Kusnanto mengatakan pedesaan adalah salah satu karakter negara Asia Tenggara. Bila antara desa berbeda negara yang ada di perbatasan dibangun kerjasama akan memiliki dampak yang sangat positif baik itu dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya.

Ia menegaskan bahwa keempat dokumen tersebut penting dibahas karena merupakan salah satu wujud untuk membawa ASEAN agar mempunyai makna yang kongkrit bagi masyarakat.

“Tapi intinya sama jadi ini untuk agar ASEAN itu lebih punya makna secara kongkrit sehingga kita membicarakan masalah masalah yang besar,” katanya..