Jakarta - Bima Yudho Saputra, seorang mahasiswa dan Tiktoker asal Lampung telah menyita perhatian masyarakat usai mengkritik pembangunan infrastruktur di Lampung. Karena kritiknya viral di Tiktok, Bimo pun dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum Gubernur Lampung, Ghinda Ansori, dan diduga mendapatkan intimidasi.

Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto mengatakan orang Indonesia seharusnya bangga dengan keberanian seorang anak muda untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki keadaan negaranya.

Terkait bentuk intimidasi yang dihadapi Bimo atas kritiknya, Damar berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cerminan negara Indonesia yang saat ini krisis demokrasi.

“Bima harus menghadapi pelaporan ini saya rasa ya itu sudah bentuk kondisi (negara) hari ini, banyak orang yang sedang mengkritik pemerintah, dan harus berhadapan dengan resiko-resiko salah satunya, diintimidasi, atau kemudian dia diserang secara digital, atau kemudian dilaporkan ke polisi,” kata Damar dalam program Trijaya Hot Topic, Senin (17/4/2023).

Damar menyebut bahwa kritik sangatlah diperlukan, terlebih lagi dalam persoalan pengelolaan negara.

“Tanpa kritik, pemerintah bisa jalan menyimpang dari kebenaran, pemerintah bisa jadi otoriter,” ucap Damar.

Menurutnya, melaporkan Bima ke polisi atas pencemaran nama baik dengan UU ITE adalah langkah yang tidak bijak. Ia berkata jika ingin melaporkan seseorang berdasarkan UU ITE, perlu dipastikan lagi yang dilakukan orang tersebut adalah bentuk tindak pidana atau hanya sekedar menyampaikan suatu kritik.

“Dalam prakteknya, orang yang sudah dalam kekuasaan itu gemar pake UU ITE. Dia lupa, esensi hukum itu adalah untuk mencari keadilan. Bukan untuk memenuhi nafsu dia untuk memenjarakan orang,” sindirnya. (Salsa)