Surabaya  - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat bersama Presiden Joko Widodo berkomitmen lakukan percepatan masa tanam. Hal ini disampaikan saat  melakukan tanam padi serentak di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kab. Tuban.

“Kami di Jatim berkomitmen untuk terus melakukan percepatan masa tanam padi. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini merupakan masa setelah panen raya,” kata Khofifah.

Khofifah juga menegaskan bahwa saat ini mulai masuk akhir musim penghujan, dan awal musim kemarau. Dimana ketersediaan air masih melimpah, sehingga bisa memaksimalkan produksi panen. 

“Musim hujan membuat ketersediaan air cukup tinggi sehingga menjadi waktu yang tepat untuk proses penanaman tanaman padi. Mohon ada percepatan masa tanam mumpung masih melimpah air, mumpung masih musim hujan, pasti akan berdampak pada produksi total dari padi kita,” katanya.

Khofifah mengatakan, percepatan masa tanam ini penting dilakukan terutama setelah masa panen. Dimana panen raya padi di Jawa Timur dimulai bulan Februari dan puncaknya di Bulan Maret – April 2023, sehingga saat ini telah dimulai musim tanam padi. 

“Percepatan tanam ini tentunya memanfaatkan kondisi curah hujan yang masih ada dengan menggerakkan alat mesin olah tanah dan tanam. Hal ini menjadi penting apalagi di saat-saat kita masih mendapat air hujan, karena ketika masuk musim kemarau tentunya akan ada  penurunan debit air untuk irigasi,” ujarnya.

Menurut Khofifah, sebagai provinsi pusat penghasil padi terbesar dengan luas potensi panen s.d April 2023 mencapai 828,72 ribu ha, Jatim mempunyai peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. 

“Produktivitas beras Jatim sangat diandalkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim saja, tapi juga beras Jatim diandalkan untuk memenuhi atau menyuplai kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia Bagian Timur,” katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa masa tanam padi ini mulai dilakukan seperti di daerah lain setelah masa panen. Dimana setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air yang banyak, sehingga harus segera ditanam.

“Dan yang saya senang disini adalah pakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Ini sudah 3 tahun kurang lebih 1.000 hektar semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai Rp. 5-6 juta per hektar, kita disini hanya antara Rp. 100.000 -  500.000 per hektar,” katanya.

Menurutnya bila ini bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, akan banyak mengurangi cost yang harus dikeluarkan petani. Serta tidak ketergantungan pada pupuk kimia, industri pupuk kimia ataupun impor bahan baku dari pupuk kimia.

“Sehingga jangan sampai ada keluhan pak pupuknya sulit. Ya memang sulit semua negara urusan pupuk sulit, tapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Untuk hasilnya jika di awal memang agak turun sedikit tapi setelah itu meningkat," tukasnya.

"Yang kedua ini dapat memperbaiki ekosistem lingkungan yang ada di sini. Dimana mulai kembali banyak cacing-cacing, belut ataupun katak. Jadi ekologinya terperbaiki kembali,” pungkasnya. (Her)