Jakarta - Belajar dari kasus dugaan korupsi mantan  perjabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, banyak kalangan menilai perlunya perbaikan secara menyeluruhb termasuk reformasi diseluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad meminta reformasi birokrasi di seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dievaluasi agar tak muncul kasus korupsi baru yang merugikan negara.

“Kalau boleh dikatakan ada kegagalan yang harus sungguh-sungguh dievaluasi dalam reformasi birokrasi di jajaran Kementerian Keuangan,” kata Kamrussamad, dalam dialog 4 pilar MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/4).

Menurut Kamrussamad, kasus korupsi yang menyeret Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sudah menjadi konsumsi publik. Selain itu, perlu adanya tim untuk menyatukan data yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan data yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

“Saran saya harus menyiapkan tim untuk data, dalam rangka konsolidasi atau komparasi data antara apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani di komisi XI,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ia menyebut potensi korupsi di jajaran Kemenkeu sudah terungkap ke publik. Karena sejumlah oknum pegawai pajak menjadi konsultan atau pemilik pemegang saham di perusahaan konsultan pajak.

“Kita merasa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan selama ini di Komisi XI itu sangat nice dan menggembirakan capaian reformasi birokrasinya, tetapi kenyataannya ada rat rat baru dan berapa banyak lagi yang tidak terungkap,” tandasnya.