Pertemuan Ketua Umum 5 Parpol Lahirkan Gagasan Koalisi Besar

Jakarta - Pertemuan lima pimpinan partai politik dengan Presiden Jokowi pada acara Silaturahmi Ramadhan di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023) memicu wacana pembentukan koalisi besar jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Airlangga Hartanto dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Muhamad Mardiono dari PPP, dan Zulkifli Hasan dari PAN. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri dari PDIP dan Surya Paloh dari Nasdem tidak hadir.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Arya Fernandes memandang pertemuan itu sebagai bentuk persiapan partai untuk menyusun agenda-agenda strategis menghadapi Pilpres 2024.

“Saya melihat memang potensi koalisi besar itu bisa terjadi. Karena dua hal, yang pertama dari sisi kandidat, terutama pada koalisi-koalisi yang terbentuk. Dalam hal ini, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra-PKB,” ujar Arya dalam program Trijaya Hot Topic, Senin (3/4/2023).

Namun, menurutnya belum ada kesepakatan yang signifikan terkait siapa yang akan dicalonkan dan bagaimana proses menentukan pasangan capres dan cawapres.

“Saya kira partai-partai membuka diri untuk bernegosiasi terkait skenario-skenario menjelang Pilpres ke depan. Salah satu bentuknya bisa koalisi besar tadi,” katanya.

Namun Arya juga melihat potensi pembentukan koalisi akan deadlock jika ada manuver dari PDI Perjuangan. 

“Bisa terjadi (deadlock) kalau ada pergerakan atau manuver baru yang dibuat PDI Perjuangan. Karena bagaimana pun, sebagai partai pemenang pemilu, dan hari ini juga kalau kita lihat di banyak rilis lembaga survei, PDIP masih di atas angka 20%. Jadi, pergerakan PDIP nanti kalau misalnya ada proses lobi ke salah satu di antara partai-partai yang kemarin bertemu, bisa Gerindra, atau PKB, atau Golkar, tentu itu juga akan mengubah skenario dari koalisi besar ini,” tutur Arya.

Perihal calon yang diusung, Arya melihat peluang Prabowo Subianto menjadi capres dari koalisi besar cukup tinggi, terutama karena endorsement politik dari presiden Jokowi. 

“Posisi politik pak Jokowi, yang akhir-akhir ini menunjukan gejala bahwa beliau mempertimbangkan Pak Prabowo sebagai salah satu dari successor yang akan didorong,” tutupnya. (Salsa)