Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempercepat reaktivasi jalur rel kereta api di pulau Madura dengan mengintensifkan komunikasi ke pemerintah pusat. Selain itu juga melakukan langkah strategis guna mendorong menjadikannya sebagai prioritas utama. Ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak saat hadir dalam FGD " Reaktivasi Jalur Kereta Api Madura "yang digelar oleh Jurnalis Grahadi di Hotel Inna Simpang Surabaya.

Emil juga menyampaokan bahwa jalur rel KA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Madura. Selain menjadi transportasi massal yang efektif dan efisien, juga membawa dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi di pulau garam tersebut.

“Salah satu langkah kongkret ditunjukkan di sini adalah surat resmi Ibu Gubernur yang dilandasi kajian dan kelayakan yang menyatakan dari 13 ruas, 7 ruas plus di Perpres 80 ada Kamal sampai ke Sumenep. Kita menunggu dan mengejar bersama-sama,” ujar Wagub Emil.

Wagub Emil menyebutkan, banyak tantangan dan kendala yang harus diselesaikan semua pihak baik Pemprov Jatim, pemda, dan Stakeholder di wilayah Madura. Kompleksitas permasalahan ini jangan sampai menjadi alasan menghentikan upaya reaktivasi jalur kereta Madura ini.

“Jalur kereta yang sudah ada ini melibatkan 14 stasiun, 97 jembatan. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu yang sudah di okupansi. Secara sertifikat masih milik negara, tapi mengompensasinya bagaimana kalau justru sudah jadi bangunan permanen,”  kata Emil.

“Tapi jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak menggarap ini. Kompleksitas lahannya memang menjadi skor pengurang terhadap kelayakan ini, tapi tetep masih layak. Nah inilah makanya kita sundul dengan beberapa langkah-langkah strategis dari pemprov bersama semua stakeholder dan pemerintah kabupaten setempat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Emil menyampaikan sikap optimistis Pemprov Jatim dalam percepatan reaktivasi jalur KA ini, oleh karena itu pihaknya mendorong agar bisa masuk pada RPJMN tahun 2024-2029, karena masalah anggarannya membutuhkan biaya yang besar.

“Kita bisa optimistis minimal di tahun ini kita bisa mendapatkan green light, tetapi memang ini kemungkinan besar akan membutuhkan anggaran di luar anggaran korporasi. Ini juga kita harap masuk diperkuat di RPJMN 2024-2029,” katanya

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan proses reaktivasi jalur kereta Madura ini tidak serta merta harus segera direalisasikan, tetapi haruslah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh pemerintah.

“Kultur itu tadi kalau Madura, Jadi tahapan itu harus kita ikuti apa yang ada di Perpres 80, tidak semata-mata kemauan masyarakat Madura, tapi diterbitkan melalui Peraturan Presiden, makanya kita sebagai masyarakat Madura disamping ikut mengawal tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat Madura,” jelasnya.

“Komisi B akan terus mendorong percepatan ini, salah satunya kita terus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, ulama Madura, Basra dan seterusnya,” tutupnya.

Sebagai informasi, reaktivasi jalur KA Madura ini sudah tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. turut menargetkan reaktivasi jaringan kereta api dari Kamal (Bangkalan) hingga Kalianget (Sumenep). (Her)