Larang Pejabat Pamer Kekayaan, ICW: “Itu Kesesatan Dalam Berpikir”

LAN • Tuesday, 21 Mar 2023 - 17:38 WIB

Sedang viral fenomena flexing istri pejabat di media sosial, kasus ini diawali oleh Mario Dandy yang selalu memamerkan kekayaan orang tuanya dan merembet ke Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta.

Isu ini terus diikuti oleh masyarakat, ditambah kemunculan fenomena flexing pejabat lainnya yang memamerkan harta fantastis mereka di media sosial. Publik mulai curiga, bertanya-tanya dari mana asal harta kekayaan pejabat yang begitu fantastis.

Dalam Program Suara Perempuan (Super) Episode Selasa, 21 Maret 2023. Menururt Bivitri, Hadirnya media sosial sebagai alat bantu untuk melacak kekayaan tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat, ia menjelaskan bahwa rata-rata pengguna media sosial adalah orang yang memiliki waktu renggang, dalam hal ini Bivitri mengisyaratkan bahwa orang yang memiliki waktu renggang tersebut adalah seorang istri yang memiliki pekerjaan dirumah.

“Kita harus akui pengguna media sosial kecenderungannya adalah kelompok orang yang memiliki waktu renggang, alias sedikit tuntuan pekerjaanya” tutur Bivitri.

“Sisi postifnya adalah semakin terexposenya situasi pengguna media sosial untuk memamerkan kekayaannya dan menjadi perhatiaan, ini juga menjadi alat bantu bagi pejabat yang memiliki kekayaan yang tidak wajar”.

Ia menambahkan bahwa banyak masyarakat yang salah fokus terhadap sikap pamer para istri pejabat, menurut dia fokus utamanya adalah pendapatan kekayaan yang tidak wajar itu didapat dari mana.

“Akhirnya yang dituduh perempuannya yang melakukan flexing, padalah yang harus dipertanyakan adalah harta kekayaan yang didapat dari mana, kita jadi salah fokus gitu loh” 

Dalam talk show itu Nisa mempertanyakan RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan, itu menjadi momok yang terus dipertanyakan oleh masyarakat.

“RUU ini sudah bertahun tahun tapi tidak kunjung disahkan, ini menurut saya harus segera disahkan”.

Kesesatan berpikir mengenai himbauan pemerintah mengenai “jangan flexing” juga menjadi bincangan utamanya, menurut dia, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari sekedar himbauan itu. Pemerintah seharusnya dapat memastikan uang yang didapatkan oleh pejabat publik itu diperoleh dari mana.

“Nah harusnya yang dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar melarang untuk flexing, karena ranahnya pemerintah itu luas, pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar dari sekedar melarang untuk flexing tapi harus ditelusuri”.

Lebih lanjut Jika fungsi kontrol sudah berjalan dari lama, maka tidak akan ada pejabat publik yang memamerkan kekayaan yang tidak wajarnya itu ke sosial media

“Penegakan hukum belum maksimal berjalan, jika penegakan hukum berjalan sebetulnya tidak akan ada kejadian yang menyebabkan pejabat publik memiliki kekayaan yang tidak wajar seperti sekarang ini”. Pungkas Nisa dalam bincang Suara Permpuan. (Wildan Adil Hilba)