Yogyakarta -  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dalam menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa - Kamis, 14-16 Maret 2023. Kegiatan diadakan secara langsung di Hotel Artotel Bianti Kota Yogyakarta serta dapat diikuti secara daring melalui live streaming Youtube dan Zoom.

Pada hari pertama, peserta daring kegiatan ini mencapai 3.154, serta target capaian dalam kegiatan ini diharapkan menjangkau 18.000 ASN dan SDM di Provinsi DIY. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN dan SDM Provinsi DIY dalam bidang teknologi digital.

Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00. Berdasarkan hal tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masih berada dalam kategori “sedang”. Kegiatan literasi digital yang diselenggarakan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Yogyakarta ini merupakan salah satu upaya Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan menuju Indonesia #MakinCakapDigital.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Tim Literasi Digital sektor Pemerintahan, Niki Maradona. Dalam sambutannya, Niki menyampaikan bahwa, kegiatan kolaborasi antara Kemenkominfo dan BPSDM Kemendagri ini selain bertujuan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN Pemerintah Provinsi DIY juga untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan produktivitas ASN. Hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik.

"Dengan adanya transformasi digital, keterhubungan pelayanan publik menjadi semakin cepat, keinginan masyarakat akan kecepatan layanan dan akurasi akan meningkat,” jelas Niki.

Niki juga menambahkan bahwa, menolak adanya digitalisasi berarti menolak adanya kemajuan karena digitalisasi bertujuan mempermudah pekerjaan manusia, terlepas munculnya tantangan baru dari adanya transformasi digital.

“Tugas kita dengan adanya tantangan-tantangan baru yang muncul ini adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi,” tambah Niki.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri, Ir. Agus Irawan, M.P, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah Indonesia untuk membangun negara maju berbekal SDM yang unggul. Salah satu SDM unggul adalah yang diharapkan dapat dinamis dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangannya.

“Pertumbuhan pengguna internet menunjukkan manfaat internet bagi kehidupan, tetapi adanya hoaks membuktikan bahwa perkembangan tersebut kurang sehat. Literasi digital diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangkal hal tersebut,” tutur Agus.

Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.IP.,M.Si, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY memberikan apresiasi kepada Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo dan BPSDM Kemendagri atas terselenggaranya kegiatan Literasi Digital yang mengangkat isu aktual mengenai transformasi digital dan netralitas ASN.

“Harapan saya semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan sukses, selain itu dapat mewujudkan outcome yang baik, tidak hanya sekadar output,” jelas Hari.

 Hari juga menambahkan bahwa, menjelang tahun demokrasi, para ASN perlu menyadari bahwa ada jejak dunia maya yang daya ingatnya jauh lebih tajam dari dunia nyata. Maka penting untuk memahami betapa masifnya konsekuensi dari jejak digital, baik secara personal maupun profesional.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengisian materi mengenai empat pilar Literasi Digital. Materi pertama dibawakan oleh Dana Indra Sensuse selaku Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia mengenai Kecakapan Digital.

“Kita sering merasa was-was dengan sistem data kita, juga sering mendengar maraknya berita hoaks, maka dari itu kita membutuhkan kecakapan digital,” jelas Dana.

Dana melanjutkan bahwa, ASN tak kalah penting untuk memiliki kecakapan digital untuk menunjang pekerjaannya. Terdapat lima kecakapan digital yang harus dimiliki ASN yaitu kecakapan dalam menyeleksi data dan informasi, kecakapan dalam memahami data sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), kecakapan menganalisis masalah yang muncul dari adanya transformasi, kecakapan memverifikasi berita, dan kecakapan berpartisipasi dalam berbagai forum digital.
Materi selanjutnya adalah Keamanan Digital yang diisi oleh Andri Johandri selaku Pengembang Aplikasi Perbankan Syariah. Andri menyampaikan mengenai dampak positif dan dampak negatif digitalisasi. Hal positif yang bisa dipetik dari adanya digitalisasi antara lain adalah adanya percepatan informasi hingga kemudahan komunikasi antar individu. Di sisi lain, dampak negatif dari digitalisasi juga patut diwaspadai. Hal yang paling marak terjadi adalah kebocoran data dan penyebaran berita bohong.

"Dampak negatif digitalisasi juga harus menjadi hal yang perlu diingat, bahwa selain ada hal positif, ada juga yang negatif. Apabila ada sesuatu hal yang tidak kita harapkan, berarti harus ada antisipasi. Kita harus memikirkan kalau saja akan ada dampak-dampak dari apa yang kita lakukan,” jelas Andri yang menutup sesinya dengan memberi tips mengenai cara melindungi data pribadi.

Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan materi Etika Digital oleh Johanes Haryatmoko, seorang dosen di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Johanes menjelaskan bahwa, tujuan dari adanya etika adalah untuk menciptakan masyarakat yang melek informasi sehingga kedepannya dapat memilih informasi yang kredibel untuk membuat keputusan. Etika tersebut sama pentingnya baik di kehidupan digital maupun di dunia nyata. Terlebih lagi masyarakat kini telah dimudahkan dengan adanya transformasi digital.

“Media sosial mempermudah kita saling terkoneksi, selain itu membantu akses sumber daya pendidikan. Kita bisa belajar apa saja dan di mana saja. Namun, terdapat dampak negatif dari media sosial, yaitu kesehatan mental, privasi, dan keamanan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya etika,” jelas Johanes.

Sesi terakhir berkenaan dengan Budaya Digital disampaikan oleh Imelda A. Hassan selaku Pengembang Teknologi Pendidikan Ahli Madya Kemendagri. Imelda menjelaskan bahwa, materi mengenai Budaya Digital bertujuan untuk mengetahui dan membangun nilai-nilai dari budaya digital yang penting untuk membangun integritas diri.

“Menyikapi kemajuan internet, budaya menjadi faktor yang penting karena menjadi penggerak terhadap transformasi digital sektor pemerintahan agar tetap relevan dan kompetitif,” jelas Imelda.

Imelda juga menambahkan mengenai perilaku ASN di dunia digital yang sebaiknya tetap menjaga budaya digital, terlebih lagi saat ini akan segera memasuki tahun demokrasi.

“Mari kita meminimalisir aktivitas di media sosial yang berkaitan dengan politik. Jangan sampai ada keberpihakan kepada kubu tertentu dalam menghadapi pemilihan umum dan kepala daerah di tahun 2024 nanti,” tutup Imelda.

Literasi digital sektor pemerintahan di lingkungan ASN dan SDM Pemerintah Provinsi DIY ini merupakan salah satu upaya literasi digital untuk sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo). Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Adapun Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fanpage @literasidigitalkominfo, website literasidigital.id dan informasi mengenai Literasi Digital Sektor Pemerintahan dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigital.pemerintahan