Jakarta — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi yang melarang penjualan baju bekas impor atau thrifting, karena mengganggu usaha tekstil Indonesia. Selain itu, Zulhas juga menganggap bisnis baju bekas impor ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan menurunkan tingkat ekspor.

Pengamat mode dan gaya IKJ, Sonny Muchlison Masich, mendukung kebijakan ini. Sebab Indonesia sudah memiliki sampah polyester hingga 37.000 ton per bulan, belum termasuk sampah pakaian bekas impor yang biasa dijadikan usaha thrifting. 

Sonny mengatakan jenis polyester sangat sulit diurai dan didaur ulang. Ironisnya, keberadaan usaha thrifting justru menambah sampah tekstil di Indonesia.

Seharusnya, sampah-sampah pakaian yang diimpor atau disumbangkan luar negeri bukan untuk dijual kembali, melainkan diolah untuk dijadikan sesuatu oleh pabrik-pabrik Indonesia.

“Sebenarnya barang-barang bekas (baju) dari luar negeri banyak yang seharusnya dijadikan sesuatu oleh pabrik-pabrik, namun kenyataannya dijual kembali,” kata Sonny kepada Radio MNC Trijaya dalam Program Hot Topik Pagi, Jumat (17/3/2023).

Kegemaran thrifting, kata Sonny, bisa terjadi karena masyarakat masih terjebak pada “western minded”. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum percaya dengan desain dan kualitas produk lokal. Mereka menganggap produk-produk impor thrifting lebih menjanjikan dari segi gaya, desain, apalagi harga yang jauh lebih murah.

Meskipun begitu, Sonny juga tetap mengingatkan bahwa produk baju bekas impor dapat membawa berbagai penyakit yang bisa saja menyebar ke masyarakat. “Kita nggak tahu pemilik sebelumnya siapa. Bisa saja membawa penyakit,” tutup Sonny. (Atha)