Semarang - DPRD Jateng menyatakan kesiapannya untuk mengawal pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, di tengah Pemprov Jateng terus berupaya melakukan program-program pengentasan kemiskinan.

Upaya telah dilakukan seperti menciptakan beberapa program bantuan usaha mikro untuk UMKM, program BLT, RTLH hingga turut menjaga kestabilan harga barang pokok, serta mengadakan balai latihan kerja.

Anggota Komisi E DPRD Jateng H Mawahib mengatakan pemerintah turut mendukung perkembangan dan inovasi yang mulai dilakukan oleh UMKM. Misalnya, terhadap UMKM yang mulai masif melakukan branding produk, hingga berjualan online dan mendapatkan omzet yang semakin besar.

Selain itu, lanjutnya, juga bantuan rehab rumah layak huni (RLTH) dan bantuan kesehatan stunting dan lainnya.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin, untuk ikut mndorong upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng, termasuk salah satunya progam pencegahan stuting,” ujar Mawahib dalam Dialog Prime Topic yang digelar di Lobby Gets Hotel Semarang, Selasa (28/2).

Dialog yang mengusung tema ‘Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem’ yang dipandu oleh moderator Advianto Prasetyobudi dari MNC Trijaya FM Semarang itu, selain menghadirkan nara sumber Anggota Komisi E DPRD Jateng H Mawahib, juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Harso Susilo dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Dr Hardi Winoto.

Menurutnya, sebenarnya pemerintah juga sudah banyak berupaya dalam pengentasan kemiskinan. Sudah banyak program yang dilakukan, seperti program BLT, BPJS, RTLH dan program yang lain,” tutur Mawahib.

Mawahib menambahkan, kemiskinan terjadi karena orang tersebut kehilangan pendapatan, bisa karena menjadi korban PHK, atau manula yang sudah tidak bisa lagi bekerja menghasilkan.

Sedangkan di Indonesia, ada istilah kemiskinan ekstrem yang merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar macam makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kemiskinan ekstrem berbeda dari kemiskinan biasa, mengingat kemiskinan ekstrem tidak hanya menyangkut masalah besar kecilnya pendapatan, melainkan lebih dari itu.

“Definisi kemiskinan ekstrem itu lebih pada orang tersebut yang sudah tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti makan. Sangat berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di desa misalnya.

Karenanya, tutur Mawahib, kemiskinan di desa bisa dilihat dari kondisinya, miskin tetapi memelihara kerbau atau memiliki sawah, walau kondisi rumahnya tidak layak. Gambaran seperti warga desa itu belum masuk kategori kemiskinan ekstrem tetapi kemiskinan biasa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo menuturkan warga di Jateng yang masuk kategori miskin sebanyak 400.000, sedangkan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai sebanyak 32.000.

“Bahkan saat ini pendataan telah kami lakukan di seluruh wilayah Jateng dan progressnya mencapai 70%. Kecuali di Cilacap yang telah mencapai 100%,” tutur Harso Susilo.

Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang Dr Hadiwinoto menambahkan, seseorang yang dianggap kategori kemiskinan ekstrem batasnya adalah pendapatan di bawah Rp40.000/hari.

Sementara jika masih memiliki penghasilan alamiah seperti bercocok tanam di sawah sendiri, bukan lahan sawah orang lain, juga memiliki ternak kerbau itu masih masuk kategori kemiskinan, belum ekstrem.

Sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan, bisa dilakukan misalnya dengan melakukan padat karya, atau melibatkan investasi untuk membuka lapangan kerja dengan penghasilan lebih tinggi lagi, pelatihan membuka usaha mandiri.

“Ya, kami berharap program-program yang telah diciptakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga kita dapat terus bersama menekan angka kemiskinan di Jateng,” ujar Hadiwinoto.

Selain dari bantuan pemerintah, masyarakat diharapkan juga sadar diri, dan ikut melakukan perubahan agar angka kemiskinan tidak terus naik.

“Sadar diri yang dimaksud adalah dengan bersikap jujur, dan tidak mudah putus asa. Apabila memang masih mampu, malu lah apabila mendapatkan bantuan seperti BLT,” tuturnya. (APb)