Jakarta - Kasus  Rafael Alun Trisambodo, pejabat Ditjen  Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki harta berlimpah hingga Rp 56 Miliar, menimbulkan seruan  masyarakat tolak bayar pajak.

Amggota Dewan Perwakilan Daearah - DPD RI, Fahira Idris mengatakan sangatlah wajar adanya wacana tolak bayar pajak. Pandangan ini  adalah wajar karena adanya rasa kecewa dari masyarakat atas kekayaan pejabat ditjen pajak yang tidak wajar mencapai Rp 56 Miliar.

“Wajar ada rasa kecewa di publik terkait kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Ditjen Pajak yang sekaligus mengungkap gaya hidup mewah atau hedonis keluarga oknum pejabat Ditjen Pajak sebagai pemicu keengganan membayar pajak,” ujarnya kepada Media, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurut Fahira, membayar pajak sudah menjadi kewajiban sekaligus hak sebagai warga negara dalam berpartisipasi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

“Lebih dari itu, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional,” kata Fahira, anggota DPD Dapil Jakarta.

Fahira menegaskan terkuaknya gaya hidup mewah atau hedonis keluarga oknum pejabat Ditjen Pajak harus menjadi introspeksi dan bahan evaluasi bagi Ditjen Pajak 

“ Sangat penting, terkuaknya gaya hidup mewah atau hedonis keluarga oknum pejabat Ditjen Pajak harus menjadi introspeksi dan bahan evaluasi bagi Ditjen Pajak untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik yang selama ini sudah cukup baik”

Fahira meminta segera lakukan Percepatan Reformasi Bidang SDM Perpajakan terutama penguatan integritas.

“Oleh karena itu saya meminta, segera lakukan Percepatan Reformasi Bidang SDM Perpajakan terutama penguatan integritas semua pegawai pajak di semua level dan segera melakukan perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil,” tandasnya.