Magelang - Polda Jateng melaksanakan Gelar Operasional Tahun 2023 yang diikuti oleh para pejabat utama Polri di tingkat Polda hingga tingkat Polres. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Atria Kota Magelang, Selasa (28/2). 

Dalam keterangan persnya, Waka Polda Jateng Brigjen Pol Abioso Seno Aji menyebut tujuan dari acara tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja Polda Jateng dan jajaran guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif sepanjang pentahapan pemilu 2024.

"Karena seperti yang kita tahu bersama, tahun 2023 ini sudah masuk tahun politik untuk menuju ke tahun 2024," ujarnya.

Brigjen Abioso berharap melalui Gelar Operasional yang dilaksanakan dapat mewujudkan tahapan pesta demokrasi yang tertib dan aman di tahun 2024.

"Tentunya ini seperti harapan masyarakat kita semua yang menginginkan suasana pesta demokrasi yang tertib dan aman, bukan hanya harapan kepolisian," tambahnya.

Diungkapkan bahwa Jawa Tengah sendiri tidak termasuk wilayah yang rawan dalam Pemilu 2024. Namun dirinya menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan meskipun mempunyai pilihan yang berbeda.

Kehadiran Polri dalam setiap proses tahapan Pemilu 2024 adalah untuk memberikan Cooling System di tengah semarak pesta demokrasi. Diperkirakan sekitar 2/3 kekuatan Polda Jateng dan jajaran akan diterjunkan langsung selama masa tersebut.

"Pemilu 2024 juga menjadi momen sejarah karena merupakan pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan kepala daerah serentak dilakukan pada saat yang sama," sebutnya.

Wakapolda juga menyebut pentingnya peran serta media dalam memberikan edukasi dan literasi bagi masyarakat melalui pemberitaan baik di media cetak, elektronik maupun di media sosial.

Dihadapan media, dirinya menitip pesan pada masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga menjaga kondusifitas kamtibmas selama pesta demokrasi tersebut.

"Yang namanya pesta tentunya ada berbagai warna di dalamnya. Namun siapapun nanti yang jadi pemimpin, warnanya hanya satu, tetap Merah Putih," tutur Waka Polda.

Ditegaskan pula bahwa netralitas TNI Polri dalam setiap proses pentahapan pemilu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.

"TNI Polri wajib netral. Kami tidak berpolitik," pungkasnya. (APb)