Jakarta - Anggota DPR RI dari Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menyayangkan kasus yang melibatkan keluarga pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu yang berdampak menggerus kepercayaan rakyat terhadap integritas institusi perpajakan.

“Aksi pamer harta keluarga pejabat DJP apalagi disaat masyarakat kesulitan ekonomi paska pandemi amat disayangkan,” ujarnya di Medan, Sumatera Utara (25/02/2023).

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan DJP Kemenkeu terkait pembenahan internal, menurutnya masih segar kasus Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang didakwa menerima gratifikasi puluhan miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Ini seolah belum ada pembenahan secara internal dan perbaikan sistem pengawasan oleh pimpinan,” katanya.

Hidayatullah setuju jika KPK akan mengklarifikasi harta pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut.

“Meskipun idealnya menyeluruh tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan, tetapi para pejabat pajak yang hartanya dinilai tidak wajar perlu ditelusuri,” ujarnya.

Legislator asal Sumatera Utara ini menyebut bahwa gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya kontraproduktif dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi mengerus trust publik, ketidakpatuhan pajak bisa bisa meningkat naik,” katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI ini mengaku heran, disaat rasio perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir tetapi kasus yang mendera direktorat perpajakan seakan tak berhenti.

“Pemerintah harus fokus memperbaiki institusi pemungut pajak baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya, agar tax ratio makin tinggi sehingga porsi utang pada APBN bisa dikurangi,” pungkasnya.