Jakarta - Relawan Perubahan merespons sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut 'capres itu' yang kerap keliling sebelum masa kampanye. Koordinator Nasional Relawan Perubahan, Kamaludin Enuh menilai safari politik adalah hal yang wajar.

Sebab yang dilakukan oleh Anies bukanlah kampanye pemilu, yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih paslon urutan tertentu, melainkan kampanye politik yang bertujuan memperkenalkan sosok Anies agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Kampanye politik dilakukan untuk memperkenalkan calon, mendekatkan supaya masyarakat tau. Sedangkan kampanye pemilu, dimaksudkan untuk menggiring pemilih pada salah satu kandidat tertentu, karena sudah punya nomor urut, sudah lengkap program dan paslonnya. Perhatikan perbedaannya, saya rasa Bawaslu sebagai lembaga pengawas butuh memperhatikan masalah lain yang lebih penting ketimbang asal menyasar tapi kemudian tebang pilih," ungkap Kamaludin.

Kamaludin menjelaskan, safari politik Anies dimaksudkan untuk menjaring masukan dari masyarakat agar program yang dibuat tepat sesuai sasaran, yakni menjawab permasalahan masyarakat. Penilaian Bawaslu pun dinilai ambigu karena tidak disertai penjelasan soal apa yang dilanggar.

“Pelanggaran seperti apa? Dijelaskan dong. Safari politik ini kan ditujukan untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat di daerah. Lebih jauh, agar masyarakat lebih mengenal calon pemimpinnya, tidak lagi beli kucing dalam karung yang hanya mengandalkan pencitraan,” tuturnya.

Kamaludin mempertanyakan mengapa penilaian tersebut hanya menyasar pada Anies saja, namun tidak pada calon kandidat lain, yang terindikasi melakukan kampanye saat masih menjabat sebagai pejabat publik.

Sedangkan safari politik Anies justru dilakukan secara mandiri tanpa berpotensi menggunakan anggaran negara.

“Mungkin karena sudah tidak menjabat sebagai pejabat publik, sehingga dipermasalahkan. Bagaimana dengan yang masih menjabat? Bahkan menurut kami, tanpa jabatan apapun beliau justru mencerminkan kejujuran, gerakan ini tidak memakai anggaran negara berkedok kunjungan kerja, seluruhnya mandiri, hanya dibantu oleh partai pengusung," imbuh Kamaludin.