Surabaya - Pimpinan DPRD Surabaya menyoroti kebijakan komersialisasi penggunaan lapangan KONI Jatim, usai diresmikan Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. Selama ini lapangan olahraga KONI Jatim dimanfaatkan masyarakat Surabaya secara gratis selama bertahun-tahun.

Namun sejak pekan lalu Pemprov Jatim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mulai mengenakan tarif sebesar 10 ribu untuk dewasa dan 5 ribu untuk pelajar. Kondisi ini membuat masyarakat Surabaya yang berolah raga terkejut dengan kebijakan komersialisasi lapangan olah raga.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, DPRD Surabaya menyayangkan kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Selama ini sarana olah raga di Surabaya yang dikelola Pemkot Surabaya semuanya gratis. Kenapa yang dikelola Pemprov harus berbayar. 

"Warga Surabaya yang berada di sekitar lapangan selama ini memanfaatkan untuk berolah raga, tapi tiba tiba harus berbayar. Tentu ini akan menghambat warga untuk berolah raga untuk kesehatan. Jika warga sehat dan produktif maka pemda yang beruntung," lanjut politisi PKS ini.

Reni Astuti menambahkan, untuk memelihara lapangan tidak harus dengan mengkomersialisasikan. Yang penting adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif menjaga fasilitas olah raga tersebut.

"Semoga pengenaan tarif ini bisa dibatalkan. Karena ini kan warga perorangan yang berolah raga. Terpenting siapaun yang berolah raga wajib menjaga kondisi lapangan tersebut dan masyarakat Surabaya bisa melakukannya," lanjut Reni Astuti.

Sebagai perbandingan Kota Surabaya juga memiliki lapangan olah raga atletik dengan standard internasional yaitu lapangn THOR. Lapangn yang pembanguannya dibiayai APBD Surabaya tersebut diperuntukan warga secara gratis. 

"Kita semestinya senang masyarakat sadar dan aktif berolahraga, dan bukan menghambat dengan mengenakan tarif atau mengkomersialisasikan," lanjut Reni.

Komentar Reni Astuti terkait komersialisasi lapangan olah raga tersebut menuai pujian dan dukungan para pengguna medsos. Para netizen banyak yang likes serta memberikan dukungan agar kebijakan Pemprov Jatim mengkomersialisasikan sarana olah raga dicabut.

"Ayo Bu diperjuangkan...kita dukung," ujar akun @adamdrupper..

Ada juga yang menulis untuk mengingatkan Gubernur Khofifah untuk mencabut kebijakan tersebut.

"Kita dukung bu, membangunnya juga pakai APBD propinsi yang juga uang rakyat, kok malalh disuruh bayar lagi. Bagaimana bu@khofifah.ip," ujar akun@rmdnfrdn. (Her)