Denpasar - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan tegak lurus menjaga proses demokrasi, khususnya dari upaya mendegradasi kinerja penyelenggara Pemilu. 

Ketua Komite Demokrasi (KoDE) Bali , Gede Suardana mengatakan, upaya mendegradasi itu terlihat dari perkara yang dilaporkan para pengadu dan LSM ke DKPP saat ini cenderung mengada-ada. 

"Apa yang diramaikan oleh sekelompok LSM di media massa dan yang diajukan kasusnya ke DKPP sangat berbeda. Tuduhan terjadi manipulasi hasil verifikasi faktual yang masif di belasan bahkan puluhan KPU kabupaten kota, faktanya hanya satu kabupaten saja yang dinilai bermasalah," kata Gede dal keterangan tertulisnya, Sabtu (18/2/2023). 

"Termasuk soal moralitas seksual dan lainnya. Hal ini harus dicermati bersama karena bisa saja cara-cara ini adalah cara awal untuk cipta kondisi ketika hasil Pemilu nanti tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu," ujarnya memperingatkan. 

Kejanggalan lain adalah kasus salah satu komisioner yang memberikan pemaparan di depan ribuan orang penyelenggara pemilu dengan kalimat "harus tegak lurus dan yang tidak mau akan dimasukkan rumah sakit".

"Ini dijadikan alasan persidangan adalah sangat mengada-ada. Bagaimana mungkin ribuan peserta merespon dengan tertawa lalu ada satu orang yang mengaku terancam? Terlalu dibuat-buat alasan tersebut," tutur Gede. 

Karena itu dia berharap DKPP tidak terjebak meladeni skenario pihak tertentu, yang ingin merusak citra penyelenggara pemilu secara keseluruhan.

"KPU dan Bawaslu tetap fokus bekerja dengan maksimal agar Pemilu berjalan lancar dan tidak terjebak permainan kelompok tertentu yang seringkali atas nama demokrasi sebenarnya punya agenda lain yang tersembunyi. Banyak elemen masyarakat percaya KPU dan Bawaslu akan mampu bekerja dengan baik," pungkas Gede.