Jakarta - Koordinator Nasional Relawan Perubahan, Kamaludin Enuh ikut mengomentari soal pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, yang mengatakan, penerimaan dana Rp 50 miliar saat pilkada 2017 merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye.

Menurut Kamaludin, dana yang didapatkan oleh Anies-Sandi merupakan dana dengan perjanjian khusus, yang dicatat sebagai utang ketika kampanye masih berlangsung. Sehingga agak riskan untuk dikategorikan sebagai dana kampanye. Dalam perjanjian disebutkan apabila pasangan Anies-Sandi berhasil menang, barulah pihak ketiga yang mendukung melunaskan sesuai perjanjian.

“Kan begini, dalam klarifikasinya mas Anies menyebut ada pihak yang memberikan dukungan dana, namun minta dicatat sebagai utang. Adapun jika Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI, maka dana itu dicatat sebagai dukungan. Bila gagal, maka menjadi utang yang mesti dikembalikan,” ungkap Kamaludin.

Ia menambahkan, karena bentuknya utang dengan perjanjian yang sudah jelas, maka kemungkinan besar dana terpakai untuk kampanye memang tidak sebesar jumlah total utang, yang disebutkan mencapai 92 miliar.

Menurutnya hal ini wajar, sebab yang dilaporkan merupakan jumlah sumbangan dana kampanye yang terpakai dan dari mana asalnya. Bukan seberapa besar perkiraan uang yang dimiliki kedua pasangan saat akan mencalonkan.

“Ini kan menyangkut dana kampanye, artinya berapa yang digunakan untuk keperluan dan pembelanjaan selama kampanye, dan dari mana saja asalnya. Kami pikir ini sudah sesuai aturan, kan kalau utang terserah boleh berapa saja itu urusan Anies-Sandi mau pinjam berapa. Sedangkan dana kampanye yang perlu dilaporkan adalah yang memang terpakai, yang dibelanjakan, yang dihabiskan, dan sumber dananya dari mana,” terangnya.

Lebih lanjut, ia heran mengapa hal tersebut baru terungkap saat Anies Baswedan resmi mencalonkan sebagai capres di pemilu 2024 kelak. Sebab menurutnya Anies Baswedan merupakan yang terbukti jujur dan berkomitmen selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Anies sudah jelas kejujuran, transparasinya dan komitmennya sejak menjadi Gubernur Jakarta. Justru sekali lagi, yang mengherankan kenapa baru diungkap sekarang? Sementara perjanjiannya pun sudah clear, kalau menang, baru diikhlaskan lunas menjadi sumbangan dukungan,” pungkasnya.