Minyak Goreng Murah Hilang dari Pasaran, Pemerintah Jangan Lemah Hadapi Oligarki

MUS • Saturday, 11 Feb 2023 - 23:47 WIB

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., menyatakan keanehan pada kondisi minyak goreng di Indonesia pada saat ini.

Indonesia sebagai negara dengan produsen CPO terbesar di Dunia, kata Amin, malah mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng.

Hal ini disampaikan dalam PKS Legislative Corner bersama dengan Komisi VI Fraksi PKS pada Jum’at (10/02).

Menurut Amin, terdapat kejadian aneh yang terjadi di Indonesia. Karena sebagai penghasil CPO (crude palm oil) terbesar, Indonesia malah mengalami krisis minyak goreng.

“Salah satu keanehan di Indonesia ini, Indonesia itu salah satu produsen CPO terbesar di dunia, hampir sebanyak 60%. Tetapi kenyataannya, pada triwulan ketiga tahun 2021 dan triwulan pertama tahun 2022, kurang lebih delapan bulan malah terjadi krisis minya goreng,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Amin melihat keanehan ini masih terus terjadi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi krisis minyak goreng. Salah satunya dengan keluarnya merk minyak kita. Akan tetapi, hal ini malah menimbulkan keanehan baru dengan langkanya minyak goreng merk minyak kita ini.

“Kebijakan-kebijakan telah digulirkan, salah satunya dengan munculnya merk minyak goreng murah, yaitu minyak goreng kita. Anehnya, minyak goreng merk ini malah langka dan mahal di pasaran” ujar Amin.

Amin menduga, salah satu penyebab dari munculnya keanehan ini karena pemerintah yang lemah dihadapan produsen minyak goreng.  Hampir 50% dikuasai oleh hanya beberapa produsen minyak goreng.

“Simpulan saya. Salah satu dugaan saya, pemerintah lemah kepada produsen minya goreng. Hanya beberapa produsen yang menguasai hampir 50% dari CPO. Pemerintah lemah terhadap oligarki CPO,” tegas Amin.

Krisis minyak goreng di Indonesia diperparah dengan menghilangnya minyak goreng murah bermerk minyak kita dipasaran. Hal ini menjadi ironis, karena lemahnya pemerintah terhadap oligarki minyak kembali merugikan rakyat kecil.

“Dibutuhkan ketegasan dari pemerintah, karena hal ini bukanlah hal yang sulit. Kita memproduksi CPO yang terbesar di dunia!” pungkas Amin.