Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong agar aparat keamanan menggunakan alat deteksi yang pernah diungkapkan MenkoPolhukam Mahfud Md dalam melacak keberadaan pilot Susi Air Kapten Philip Marten yang disandera KKB saat ini.

Sebelumnya, MenkoPolhukam Mahfud Md beberapa waktu lalu cukup antusias ketika Polri mampu melacak dan menemukan keberadaan salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW/PMI) yang tengah dalam kesulitan di Arab Saudi. Diketahui, salah satu PMI tersebut mendapat perhatian serius dari MenkoPolhukam Mahfud Md saat yang bersangkutan menceritakan kondisinya di Arab Saudi melalui saluran video YouTube.

Kembali ke soal kegirangan Mahfud Md, MenkoPolhukam tersebut sangat antusias dengan kecanggihan alat digital milik Polri yang bisa menemukan TKW/PMI asal Indonesia di Arab Saudi.

“Betul, kan? Dengan alat digital yang canggih, penyidik Siber Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) sudah langsung menemukan TKW tersebut,” kata Mahfud lewat akun Twitternya, Kamis (26/1/2023).

Sukamta mengatakan, sudah saatnya MenkoPolhukam mendorong Polri untuk gunakan alat serupa yang pernah lacak PMI di Arab Saudi untuk kembali digunakan guna mendeteksi keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB di Papua saat ini

Kita harap MenkoPolhukam dorong Polri gunakan alat deteksi untuk lacak dan bebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB. Alat itu kan sudah teruji di mana PMI kita yang jauh di Arab Saudi sana bisa terlacak,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (10/02/2023).

Lebih lanjut Sukamta menyarankan, alangkah baiknya kecanggihan alat digital milik Polri tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan keamanan di dalam negeri.

“Alangkah baiknya alat itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi atau melacak keberadaan para pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sana. Jika efektifitas alat tersebut sudah teruji, gak ada salahnya untuk digunakan di kita khususnya digunakan untuk lacak KKB yang sandera pilot Susi Air,” kata Sukamta.

Menurutnya, Menkopolhukam selaku otoritas tertinggi dalam hal pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa membuat formulasi kebijakan terkait penggunaan alat canggih milik polri itu untuk digunakan dalam operasi penertiban kelompok kriminal bersenjata.

“Itu soal kebijakan sebenarnya. Kalau mau, alat canggih begitu bisa digunakan (termasuk untuk lacak KKB)” tandasnya.