Kendari - Pilar kokoh bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) diawali dengan terbentuknya pemimpin serta penyelenggara pemerintahan yang memiliki jiwa dan semangat yang bersih guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Untuk itu, sangat penting bagi para kepala daerah, yaitu para Bupati dan Walikota untuk memiliki wawasan, pengetahuan serta kompetensi yang baik untuk mengelola para aparatur sipil negara serta masyarakat daerah yang dipimpinnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu selaku pejabat pembina kepegawaian di Kota Kendari, terus menggerakkan Aparatur Sipilnya agar terus memajukan pembangunan di Kota Kendari, sehingga masyarakat bisa sejahtera.

"Kami selalu komitmen dalam memajukan kota Kendari yang kami cintai ini, peran serta semua pihak sangat penting dalam mewujudkan pembangunan, kita butuh kolaborasi, baik kami sebagai Wali Kota maupun para ASN di lingkup pemerintahan Kota Kendari," ujar Asmawa Tosepu, Rabu (1/2/2023).

Lebih lanjut Asmawa menyampaikan bahwa disaat kami diambil sumpah sebagai Penjabat Wali Kota sudah berkomitmen dan bertanggung jawab serta memiliki sikap kenegarawan, integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjadi role model figure yang baik bagi yang lain.

"Kami memiliki komitmen tinggi dalam pembinaan ASN agar tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, serta efisien dapat terwujud di seluruh jajaran pemerintahan Kota Kendari," ungkap Pj Wali Kota Kendari.

Asmawa Tosepu selalu mengingatkan agar para apratur di Pemkot Kendari, tetap menjunjung tinggi integritas dan tidak coba bermain politik praktis dan tidak ada toleransi untuk hal tersebut.

“Sejak awal saya hadir di Kota Kendari ini penegasan yang saya sampaikan ke seluruh ASN adalah jangan ada lagi ASN Pemkot Kendari yang coba-coba bermain di wilayah politik praktis,” kata Asmawa Tosepu.

Asmawa juga menjelaskan, Ketika ada kekhawatiran atau kecurigaan terhadap ASN yang bermain main dengan politik dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap hal tersebut.

“Karena sudah jelas undang undang dan peraturan pemerintah mengatakan bahwa ASN harus netral dari aktivitas politik praktis  jadi tidak ada toleransi untuk itu,” tegasnya.

Pj Walikota Kendari yang juga merupakan Kepala biro umum kementerian dalam negeri (Kemendagri) juga meminta dukungan dan bantuan kepada seluruh elemen masyarakat melaporkan langsung kepada dirinya ketika menemukan oknum ASN Pemkot Kendari yang terlibat dengan politik praktis dan juga ikut mendukung, mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu calon.

"Mari sama-sama kita saling bergandeng tangan dan berkolaborasi dalam membangun kota Kendari yang kita cintai ini, peran ASN, Stakeholder, Forkopimda dan seluruh masyarakat Kota Kendari sangat kami butuhkan, sehingga roda pembangunan dapat berjalan dan sistem birokrasi dapat tertata dengan baik," pungkasnya. (HenQ)