Jakarta –  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) turut mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi yang diwujudkan dalam program deradikalisasi berbasis kesejahteraan kepada Mitra Deradikalisasi dengan pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI) sesuai dengan amanat presiden dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik beberapa waktu lalu.

Guna melaksanakan peran dan dalam rangka Optimalisasi RB, BNPT RI  mengadakan Workshop Reformasi Birokrasi dengan tema "Perkuat Kapasitas Reformasi Birokrasi Untuk Wujudkan Insan BNPT Berintegritas, Nasionalisme, Profesional dan Terpuji Dalam Mengemban Tugas Penanggulangan Terorisme yang efektif," di Hotel Sahid Jakarta pada Senin (30/1). 

Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat Zona Integritas (ZI) BNPT RI dalam rangka mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan peningkatan Reformasi Birokrasi untuk optimalisasi Pelayanan Publik serta memperkuat kesadaran dan budaya kerja pegawai BNPT RI dengan melaksanakan komitmen bersama core values Berintegritas, Nasionalisme, Profesional, Terpuji dan 3K (Kedisiplinan, Kerjasama, Kejujuran) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan mendorong optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi khususnya jelang tahun politik 2024, BNPT RI memperkuat pembangunan Zona Integritas dengan mengembangkan kebijakan penanggulangan terorisme yang bersifat Pentahelix dengan pelibatan multi pihak yakni pemerintah, komunitas, akademisi, media, dan dunia usaha untuk bergerak secara sinergis dalam melaksanakan program pencegahan radikal terorisme. 

BNPT RI selalu berupaya penuh dalam menyatukan energi dan sumber daya nasional dalam melakukan pencegahan radikal terorisme dari hulu hingga ke hilir melalui berbagai transformasi dalam mewujudkan peningkatan Reformasi Birokrasi BNPT RI menjadi lebih baik, serta Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) DAN Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
 
Dalam Kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi ini, sejumlah pejabat tinggi negara hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, (Menkopolhukam) Prof. Dr. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwa, M.Math, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), DR Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Politik, Hukum dan Keamanan - Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Taufik, A.k., MBA.