Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah memberikan apresiasinya terhadap capaian kinerja BNN Tahun 2022.

“Dari segi realisasi anggaran maka capaian kinerja BNN untuk 2022 semakin baik dan patut diapresiasi.

Hal demikian dapat dicermati dari meningkatnya persentase realisasi anggaran, dari 98,22% (2021) menjadi 98,38% (2022)” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Kepala BNN (18/1/23).

Lebih jauh legislator Fraksi PKS itu menerangkan bahwa realisasi anggaran tersebut mencerminkan bahwa program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun anggaran yang dikelola BNN meningkat cukup signifikan selama periode tahun tersebut.

Sekalipun demikian Dimyati Natakusumah memberikan catatan terkait rincian perencanaan dan pelaksanaan anggaran BNN.

“Hal yang patut menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja yaitu kualitas serapan anggaran itu sendiri. Pemaparan dari Kepala BNN patut disambut dengan positif, namun patut pula dikritisi sejauh mana program-program BNN yang telah dilaksanakan itu mulai dari aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi termasuk pemberdayaan masyarakat pada akhirnya dapat berkorelasi positif dalam menurunkan angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia,” terang dari alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Unpad itu.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021, angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% (2019) menjadi 1,95% (2021). Peningkatan ini cukup masif jika ditelaah dari jumlah mutlak penduduk, artinya dalam setahun terakhir ada pengguna aktif narkotika di Indonesia sebanyak 3.662.646 orang.

Untuk meredam eskalasi penyalahgunaan narkotika tersebut diperlukan keseimbangan antara program pencegahan, rehabilitasi dan penindakan. Dalam konteks itu porsi anggaran bidang pencegahan dan pemberantasan perlu disusun dengan lebih proporsional. Sebagai contoh, dalam perencanaan anggaran tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk bidang pencegahan hanya sebesar 61 milyar Rupiah atau tidak sampai setengah dari porsi anggaran untuk bidang pemberantasan.

Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pusat rehabilitasi yang dikelola dan bekerja sama dengan BNN. Kita melihat bahwa pelayanan pusat rehabilitasi yang diselenggarakan BNN serta mitra lainnya (31.868 orang) masih jauh dari daya dukung yang diharapkan sesuai dengan tingkat prevalensi Narkotika di Indonesia.

”Dalam konteks itu, BNN perlu mempublikasikan kepada masyarakat luas bagaimana capaian kinerja anggaran itu dilaksanakan. Sebagai contoh dimana saja program Desa BERSINAR itu dilaksanakan, sosialisasi kegiatannya seperti apa sehingga program tersebut dapat disambut oleh masyarakat secara luas, ” terangnya.

Legislator Fraksi PKS yang juga sebagai wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu kembali menegaskan komitmen dan dukungannya kepada BNN dalam kampanye Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk mewujudkan Indonesia bersih dari Narkoba.

“Kita dukung penguatan anggaran sehingga BNN dapat lebih leluasa menyusun program kerja sesuai dengan visi Indonesia BERSINAR. Sekalipun demikian, dukungan anggaran tersebut haruslah berkorelasi positif terhadap tercapainya sasaran kinerja BNN yaitu, menekan angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia. Secara khusus Fraksi PKS mendukung program pencegahan seperti inklusifitas kurikulum anti narkotika, program ketahanan keluarga anti narkoba serta pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia,” tutup Dimyati.