Jakarta - Pengamat Politik dan Birokrasi, Varhan Abdul Aziz mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi dan suap yang menjerat Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe. Termasuk dugaan aliran dana ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“ KPK menjerat Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Pemprov Papua,” kata Varhan saat memberikan keterangan, Kamis (19/1/2023) di Jakarta.

“Termasuk kami meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan aliran dana yang sampai ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah menyebabkan teror di tanah Papua. Tentu ini adalah kerja kolektif lintas lembaga, tidak bisa KPK bekerja sendirian,” sambung Pria yang juga menjabat sebagai Bendahara umum DPP KNPI ini.

Varhan menilai KPK telah bekerja sesuai koridor hukum. Namun, menurutnya KPK harus lebih bekerja ekstra keras mengingat nominal kerugian yang diderita negara sangat fantastis.

“ Kerugian  yang dialami negara sangat besar akibat korupsi yg diduga dilakukan Enembe. Apalagi korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan masyarakat Papua.”

“KPK harus kerja ekstra keras lagi melacak dana dari kasus korupsi Enembe lari kemana saja. Sejauh ini kan publik hanya tahu digunakan untuk main kasino. Namun akhir-akhir ini, tanda-tanda dana korupsi sampai ke KKB kini semakin menyeruak ke publik,” desak Menteri Pemuda Olahraga DPP LIRA ini.

Ia berharap KPK dapat bekerja sama dengan lembaga lain seperti PPATK demi melacak kebenaran dana korupsi sampai ke KKB. Jika hal itu terbukti kebenarannya, Varhan mendorong agar Enembe dihukum setimpal sesuai kesalahannya.

“Jika Enembe terbukti (mendanai KKB), maka dia telah melanggar triple terhadap konstitusi negara; korupsi, suap, dan mendanai pemberontak yang menyebabkan ratusan korban warga sipil tewas. Kami berharap dia menerima hukuman yang berat dan setimpal,” pungkas Sekretaris Media Center HKTI ini.

Sebelumnya diketahui Benny Wenda, tokoh separatis Papua mengungkapkan pembelaannya dengan menyatakan bahwa Enembe dalam bahaya. Sebab itu, dia meminta agar pemerintah Indonesia melepaskannya.

“Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Enembe yang ditangkap atas tuduhan korupsi palsu. Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya," cuit Benny via akun Twitternya, Kamis (12/1/2023).

Selain itu, kecurigaan adanya aliran dari Enembe ke KKB mencuat setelah penangkapan Anton Gobay, WNI asal Papua oleh kepolisian Filipina. Anton mencoba memberi senjata di wilayah Danao City, Provinsi Cebu, Rabu (11/1/2023).

Polri memberikan keterangan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian Filipina untuk memastikan penangkapan tersebut. 

Anton ditengarai merupakan Panglima Udara West Papua Army (WPA) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kubu Demianus Magai Yogi.

Dalam pernyataan tertulis 12 Januari 2023, juru bicara OPM TPNPB, Jeffret Bomanak membenarkan Anton Gobay sebagai anggotanya dan meminta pemerintah Filipina membebaskannya.

“Ketua OPM TPNPB meminta otoritas Filipina menghormati perjuangan rakyat Papua dan segera bebaskan Anton Gobay tanpa syarat hukum,” kata Jeffrey.

Anton diketahui pernah menjalani pendidikan penerbangan di Asia Aviation Academy di Filipina. Dalam sebuah foto yang menunjukkan kebersamaan Lukas Enembe dengan Anton pun sempat beredar.

Dalam foto itu, Anton Gobay mengenakan seragam pilot dengan bersamanya pula pilot-pilot yang lain. Lukas disebut-sebut merupakan penyandang dana beasiswa yang diterima Anton Gobay dan sejumlah mahasiswa penerbangan lainnya.