Jakarta - Migrant Watch bersuara meminta Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim melakukan pembersihan permainan kotor atas kerjasama ketenagakerjaaan migran ke Malaysia dan perlakuan tidak manusiawi pada WNI yang dipenjara di Tahanan Imigrasi Malaysia, akhirnya menjadi topik pertemuan kedua pemimpin negara tersebut.

"Alhamdulillah, Migrant Watch berterimakasih kepada Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Istana Bogor menjadikan point pertama  mengangkat pelindungan PMI. Meski ini baru tahap awal yang sifatnya normatif, tapi sudah bagus," ujar Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan ke media, Rabu (11/1).

Migrant Watch meminta pembantu presiden untuk segera bertindak mengimplementasikan hasil pembicaraan kedua pemimpin negara tersebut. Aznil Tan menyatakan trauma tindakan pejabat teknis di pemerintahan yang berbeda dari pembicaraan pemimpin negara.

"Kita tunggu tindak lanjutnya. Jangan bagus diatas, tapi hancur dibawah. Begitu juga, bilang "A" diatas, tapi "O" dibawah. Karena para pejabat dibawah cenderung menerjemahkannya macam-macam. Penyebabnya bisa karna mereka tidak nguasai materi, bisa karena ikut bermain kotor juga.  Saya trauma hal seperti itu," ucap Aznil Tan.

Aktivitas 98 ini menyatakan bentuk konkrit pelindungan PMI adalah pelarangan beroperasi Agency Visa Malaysia (VIMA) serta membangun sistem One Chanel System  (OCS) lebih memudahkan dan berbiaya murah bagi PMI berproses ke Malaysia untuk mengalahkan cara sindikat memberangkatkan PMI secara unprosedural.

"Jika ada itikad baik, persoalan PMI Malaysia sederhana, kok. Pertama, bagaimana membasmi para mafia memanfaatkan proses penempatan menjadi bancakan mereka mendapatkan keuntungan., seperti Vima. Kedua, sistem OCS lebih praktis lagi berbiaya murah dan cepat berangkat untuk mengalahkan cara unprosedural. Ketiga, perlakuan WNI ilegal di depot tahanan bisa digugat di pengadilan internasional unsur pelanggaran HAM," jelasnya.

Dalam pertemuan PresidenJokowi dengan PM Anwar Ibrahim di Istana bogor menghasilkan lima hal. 

Dalam hubungan kerjasama ketenagakerjaan migran, Presiden RI Joko Widodo menyambut baik komitmen Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pernyataan bersama dengan PM Malaysia usai pertemuan kedua pemimpin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1).

“Saya menyambut baik komitmen PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar One Channel System (OCS) untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa dijalankan bersama.

“Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan community learning center di semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim merespons pernyataan Jokowi soal pelindungan PMI atau TKI. Anwar berupaya agar tak ada kebijakan yang berpotensi merenggangkan hubungan Indonesia dan Malaysia.

“Karena saya mau hubungan Malaysia dan Indonesia kategorinya spesial dan saya harap kedua Menteri Luar (Negeri) paham bahwa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang menggiris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan hanya pemerintah,” tutur Anwar.

Dia mengaku dapat merasakan pilunya persoalan menjadi TKI di Malaysia ketika harus masuk bui, karena dirinya juga pernah di penjara.

“Saya tahu benar karena saya berpengalaman, karena di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan atas mereka dan saya pikir tak manusiawi dan alhamdulillah tahun ini dan tahun lalu 2022, soal cambuk itu sudah dihentikan,” jelasnya.

Lebih jauh dia juga mendorong adanya penyelesaian lebih menyeluruh agar nasib pekerja migran dapat dibela dengan memastikan agen penyalur pekerja bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab.