Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta juga memberikan catatan terhadap kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI JAKARTA. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, Pj Gubernur juga telah melakukan pergantian beberapa pejabat strategis termasuk Sekretaris Daerah, direksi dan komisaris beberapa BUMD.

“Walaupun Pj Gubernur telah diberikan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengganti pejabat daerah, seharusnya Heru tidak terburu-buru melakukan perombakan tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Jum’at (30/12/2022).

“Lebih baik jika Heru berfokus melanjutkan program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di masa transisi Gubernur, bukan malah sibuk melakukan penggantian pejabat, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh Pj Kepala Daerah kecuali diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri,” jelas Yani.

Catatan lain Fraksi PKS terhadap Pj Gubernur yaitu telah membuka kembali pengaduan warga langsung ke Balaikota, yang artinya mengurangi peran aplikasi JAKI yang selama ini berjalan efektif, dan memudahkan dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemprov DKI.

Selain itu juga, Fraksi PKS menyoroti hilangnya anggaran untuk perluasan dan pengembangan lajur sepeda.

“Saat ini pengembangan jalur sepeda bukanlah menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyusul dilakukannya revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda menjadi Rp7,5 miliar,” sesal Yani.

Yani melanjutkan, Fraksi PKS juga ingin agar Pj Gubernur fokus terhadap pekerjaan yang memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Misalnya dengan mempercepat penempatan warga eks Kampung Bayam di Kampung Susun Bayam, yang sudah diresmikan oleh Gubernur Anies pada Oktober yang lalu.

Selain itu, Fraksi PKS meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk cepat menangani musibah kebakaran yang sering terjadi di Jakarta, terakhir kebakaran terjadi di RW 05 Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Ada 6 RT dan 543 warga atau 180 KK yang kehilangan rumahnya.

“Selain memberikan bantuan yang diperlukan, Fraksi PKS juga meminta kepada Pemprov DKI untuk membantu warga dalam menyelesaikan bangunan rumah yang terbakar, agar rumah tersebut dapat dibangun kembali,” pinta Yani.

Terakhir, Fraksi PKS juga memberikan catatan yang tidak kalah penting, yaitu Pj Gubernur yang menggantikan Gubernur sampai Pilkada berikutnya, diharapkan dapat melanjutkan program-program yang sudah baik, terutama dalam hal penataan Jakarta.

“Peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terutama di lapisan bawah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yani.