Jakarta - Fraksi PKS menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023. Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat. 

"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas.  Mereka tidak membutuhkan subsidi," ujar Mulyanto kepada Media, Jakarta, Senin (19/12).

Mulyanto menilai mereka yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dll.

"Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," kata Mulyanto. 

Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya. 

Terkait subsidi BBM misalnya, Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN. 

"Akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan.

Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel.  Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," jelasnya. 

Atas sikap yang berbeda itu Mulyanto menyebut Pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mulyanto jadi meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi.

"Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya," tandasnya.