TANGERANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperoleh nilai tertinggi dalam Monitoring Keterbukaan Informasi (Monev) Tahun 2022 kategori Partai Politik dengan predikat Informatif. Penghargaan atas prestasi kedua partai politik tersebut diberikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara “Penganugerahan Keterbukaan Infromasi Publik Tahun 2022” yang dilaksanakan di Hotel Atria Gading Serpong Tangerang, Rabu (14/12/2022). 

“Sejak awal Monev 2022 yang hasilnya dapat dipantau di aplikasi emonev, PDIP dan Gerindra selalu mendapatkan nilai 100 untuk penilaian kuesioner, dan pada saat uji public panelis penilai yang terdiri dari unsur Komisi Informasi Pusat, NGO dan akademisi memberikan nilai yang sama yakni sama-sama membukukan nilai 99,50 dengan demikian berhak menerima Parpol ‘Informatif Terbaik’”, demikian dijelaskan penanggungjawab (PJ) Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro.

Handoko juga menjelaskan, selain PDIP dan Gerindra ada tiga Parpol yang juga mendapatkan Anugerah Monev peringkat Informatif, yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PD membukukan nilai sebesar 98,70, disusul PKB 92,21, dan PKS 90,36.

Ia mengharapkan kepada Parpol selaku Badan Publk dapat terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagai perwujudan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. “Saya berharap agar badan publik partai politik dapat terus konsisten dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.

Apalagi menurutnya, menjelang tahun politik pada 2023 dan 2024 maka Parpol yang terbuka dan transparan dalam menjalankan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan mendapatkan banyak simpatik pemilih. Untuk itu, ia beharap kepada tiga Parpol yang masih berada pada posisi ‘Kurang Informatif’ juga terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik-nya.

Ia menyebutkan tiga Parpol yang masih berada posisi ‘Kurang Informatif’ adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan. “Ketiga partai politik yang masih kurang informative ini, dalam penilaian saat mengisi kuesioner masih lemah sehingga tidak bisa lolos pada uji publik,” ungkapnya.

Menurutnya, hanya BP Parpol yang memiliki nilai hasil SAQ diatas 70 saja yang diperkenankan ikut Uji Publik bersama enam kategori BP lainnya. Adapun enam kategori BP itu, adalah BP Kementerian, BP LN-LPNK. LNS, PTN, dan BUMN.