Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendesak pimpinan baru SKK Migas yang baru dilantik Menteri ESDM (Senin, 5/12/2020), agar menggenjot program 1 juta BPH (barel per hari) minyak di tahun 2030.  
 
Ia berharap target tersebut dapat tercapai, syukur-syukur bisa lebih cepat dari jadwal. Karena angka target sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi cadangan migas yang ada. 

"Jangan seperti sekarang ini, pemerintah hanya gembar-gembor jargon 1 juta barel minyak, namun faktanya setiap tahun target lifting tersebut terus merosot menjadi sekitar 600 ribu BPH," ujar Mulyanto kepada Media, Jakarta, Selasa ( 6/12).

Menurut Mulyanto, realisasi target tersebut juga tidak seratus prosen tercapai tetapi malah menjauh.

"Artinya target lifting kita bukan mendekati 1 juta BPH, tetapi malah menjauhi.  Ini kan kontradiktif, aneh bin ajaib," ujar Mulyanto. 
 
Mulyanto, menambahkan Pimpinan SKK Migas yang baru ini juga agar proaktif mengkaji dengan matang terkait dengan revisi UU Migas.

" Jangan seperti sekarang dimana Pemerintah terkesan plin-plan dalam melaksanakan perintah MK untuk merevisi UU Migas ini, khususnya terkait dengan kelembagaan Badan Pelaksana Hulu Migas," tuturnya.

Mukyanto menambahkan SKK Migas ini kan lembaga sementara.  Namun sudah hampir sepuluh tahun tetap dipertahankan. Ini kan soal kepastian hukum di bidang migas.  

"Jadi jangan heran kalau soal ini diduga menjadi salah satu penyebab hengkangnya investor raksasa migas seperti ConocoPhilip, Chevron, Shell, dll. dari Indonesia," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini. 
 
Mulyanto mengatakan di tengah industri migas yang semakin senja kala didesak oleh energi baru dan terbarukan (EBT), serta impor kita yang masih tetap tinggi di saat harga melambung, semestinya Pemerintah segera merumuskan grand desain strategi pengembangan migas ke depan, termasuk soal kelembagaannya.

"Bila tidak kita akan terus menjadi aktor pinggiran yang pontang-panting terimbas turbulensi dinamika lingkungan strategis," tandas Mulyanto.