Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengapresiasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kontribusi pengawasan dalam menjaga akuntabiltas dan tata kelola keuangan negara.

Erick menyebut, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan BPKP membuat BUMN terus berupaya menciptakan inovasi di segala lini.

“Pengawalan dan pendampingan BPKP bukan untuk menghambat BUMN, akan tetapi justru BUMN dapat melahirkan inovasi-inovasi baru,” ucapnya.

Erick menuturkan, transformasi BUMN terus dilakukan melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, serta pengawasan secara profesional dan berkelanjutan untuk memastikan kemakmuran bangsa dan mendorong bangsa Indonesia lebih maju.

Untuk itu kata dia, dibutuhkan pengawalan dan pendampingan yang berkelanjutan dari BPKP untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan dan aksi koorporasi BUMN yang selaras dengan prinsip good corporate governance.

“Transformasi BUMN menghasilkan kinerja positif bagi perekonomian Indonesia,” katanya.
Selain itu, pihaknya akan membuat daftar hitam atau blacklist untuk pejabat-pejabat BUMN yang bermasalah dengan menggandeng BPKP. Pasalnya, yang namanya membangun SOP itu satu hal, tapi leadership is another thing. Pembangunan kepemimpinan harus dibangun secara bersamaan, tidak hanya membangun sistem saja.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP sangat terasa manfaatnya. 

Dirinya mengatakan, pemerintah mengapresiasi BPKP atas hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 yang telah berkontribusi sebesar Rp 66.6 triliun terhadap keuangan negara, yang terdiri dari penghematan keuangan negara, penyelamatan keuangan negara dan juga optimalisasi pendapatan.

Dirinya juga mendorong auditor BPKP untuk terus beradaptasi meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di tengah kondisi disrupsi dunia saat ini.

“Auditor BPKP harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi di dunia,” katanya.

Dirinya mencontohkan, saat ini dunia terdampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis pangan dan energi. Di tengah krisis seperti sekarang, BPKP harus mampu mendukung upaya pemerintah dalam memanfaatkan momentum untuk bersaing dan mendahului negara-negara lain.

“Saya berharap BPKP berkontribusi besar dari hulu sampai hilir dalam memberikan kebermanfaatan yang besar kepada masyarakat dan bangsa negara, kontribusi BPKP terus kami tunggu,” tegasnya.

Menjelang akhir tahun (s.d. triwulan III 2022), total kontribusi pengawasan BPKP sebesar Rp 80,5 triliun yang terdiri dari penghematan keuangan negara sejumlah Rp 51,2 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp 25, 8 triliun dan optimalisasi penerimaan negara Rp 3,5 triliun.