Jakarta - Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Science, and Cultural Organization - UNESCO) Jakarta akan menyelenggarakan Pertemuan Internasional tentang Rekonsiliasi Konflik dan Pembangunan Perdamaian di Asia Tenggara dan sekitarnya atau International Meeting on Conflict Reconciliation and Peacebuilding in Southeast Asia and Beyond pada Rabu-Kamis, 23- 24 November 2022 di Bali, Indonesia. 

Pertemuan ini sebagai bagian dari inisiatif proyek Pendidikan Sejarah dan Perdamaian UNESCO. Pertemuan akan membahas tentang pentingnya pendidikan sejarah sebagai alat yang kuat yang dapat digunakan untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di tingkat nasional, regional dan internasional. 

“Mempromosikan perdamaian melalui pendidikan adalah inti dari misi UNESCO. Seperti yang terukir dalam Konstitusi UNESCO, sejak perang dimulai di benak manusia, di benak manusialah pertahanan perdamaian harus dibangun. Perdamaian lebih dari sekadar tidak adanya konflik atau kekerasan. Ini berarti keadilan dan kesetaraan sebagai dasar untuk hidup bersama secara harmonis dan bebas dari kekerasan,”kata Mohamed Djelid, Direktur Biro Regional UNESCO untuk Sains di Asia dan Pasifik dan Perwakilan untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste.

Ia menambahkan banyak negara di dunia, terutama yang mengalami pengalaman traumatis seperti kolonialisme, pendudukan, perang dan konflik, berjuang dengan kenangan masa lalu. Pemahaman tentang sejarah sangat penting bagi masyarakat, agar mampu untuk mengambil pengalaman masa lalu yang sulit agar dapat mencegah kesalahan yang sama, dan untuk membangun masa depan yang lebih adil. 

Dalam rangka mewujudkan pendidikan sejarah yang lebih berkualitas, di satu sisi penting untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang terintegrasi, dimana di sisi lain penting juga untuk membangun kapasitas guru dalam pedagogi.

Selain pendidikan formal di sekolah, pendidikan nonformal melalui museum, tugu peringatan, dan arsip dapat berperan penting dalam mendukung pendidikan sejarah.

Dengan latar belakang ini, pertemuan yang diselenggarakan oleh UNESCO bertujuan untuk memberikan ruang bertukar praktik baik tentang kebijakan pendidikan nasional untuk pendidikan sejarah dan perdamaian. Serta berbagi praktik baik tentang pendidikan nonformal untuk sejarah dan perdamaian melalui arsip, pameran, dan situs memorial.

Sekitar 40 peserta, termasuk pejabat tinggi pemerintah dan praktisi dari tujuh negara yaitu, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Republik Korea, dan Timor-Leste akan berdiskusi dalam pertemuan ini. Yang Mulia Armindo Maia, Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Timor-Leste menyampaikan pendidikan perdamaian hanya dapat dicapai melalui integrasi sejarah lokal ke dalam kurikulum nasional. 

“Untuk mencapai tujuan bersama ini setiap elemen dalam negara harus berperan aktif melalui penelitian dengan pembuat sejarah, menulis sejarah berdasarkan sudut pandang masing-masing mulai dari rakyat biasa hingga mereka yang telah memainkan peran penting di masa lalu. Dan yang paling penting adalah, sejarah harus menjadi pusat pendidikan perdamaian, pembangunan bangsa dan rekonsiliasi,” katanya. 

Selain perwakilan negara-negara di atas, Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation - AIPR juga akan berpartisipasi untuk memberikan perspektif regional dan internasional terhadap isu sejarah dan pendidikan perdamaian. 

Mohamed Djelid, Direktur UNESCO untuk Biro Regional Sains di Asia dan Pasifik dan Perwakilan untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste, akan memberikan sambutan untuk para peserta pertemuan, dan Yang Mulia Armindo Maia, Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Timor-Leste akan membuka pertemuan tersebut. 

Peserta penting lain yang akan hadir termasuk Yang Mulia Kwon Hae-seong, Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN; KHUON Vichheka, Deputi Direktur Jenderal Administrasi dan Keuangan Kamboja; dan Dr. Gloria Jumamil-Mercado, Wakil Sekretaris Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Departemen Pendidikan Filipina.

Pertemuan penting ini mendapat dukungan dana dari Pemerintah Korea melalui Badan Kerjasama Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency - KOICA). 

Proyek Pendidikan Sejarah dan Perdamaian UNESCO di Timor-Leste

Dalam mendukung visi global untuk Pendidikan Transformatif, Proyek ini bertujuan untuk 1) membangun dan meningkatkan kapasitas guru mata pelajaran sejarah dengan menggunakan modul pelatihan pendidikan sejarah dan perdamaian yang komprehensif; 2) memberikan dukungan dalam membangun sistem manajemen arsip dan perpustakaan yang berkelanjutan di Pusat Nasional Chega untuk melestarikan dan mempromosikan memori masa lalu masyarakat Timor-Leste untuk menciptakan budaya damai; dan 3) juga memperkuat kapasitas dan kemitraan nasional dan regional untuk rekonsiliasi konflik dan pembangunan perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama utara-selatan dan selatan-selatan.