Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta tiga puluh tujuh Pemerintah Kabupaten/ Kota  menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. 

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Taukhid kepada Gubernur Khofifah dan Bupati/ Walikota se Jatim di Hotel Bumi.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa  syukurnya atas penghargaan yang diraih. Opini WTP yang diterima ini diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim. 

"Penghargaan WTP ini adalah instrumen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan. Kita berharap outcome dari diperolehnya Opini WTP ini dapat meningkatkan percepatan  kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Opini WTP kepada 37 kabupaten/kota dari total 38 Kabupaten/Kota di Jatim. 

"Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan ptoduktif  pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu juga memotivasi Daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya," ungkapnya. 

Khofifah menyatakan, bahwa capaian yang berhasil diraih oleh kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama mengingat di tahun 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19. 

"Capaian opini WTP pada tahun ini menunjukan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP," urainya. 

Gubernur Khofifah juga memberikan tiga pesan khusus untuk mengajak, mempercepat pembangunan di daerah yaitu mendorong kepala daerah mempercepat pelaksanaan Vaksinasi Booster bagi masyarakat di wilayahnya dari adanya ancaman varian baru covid-19 yaitu omicron varian XBB. 

Khofifah juga meminta kepada bupati Walikota mempercepat vaksinasi PMK untuk ternak sapi potong maupun sapi perah. Vaksinasi ini sangat penting karena PMK bisa menurunkan produktivitas sapi khususnya sapi perah hingga 20%. Selanjutnya Khofifah meminta bupati/walikota mensukseskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS, sebab program Regsosek ini digadang akan menjadi landasan dalam pemberian bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat di Jatim. 

"Saya mohon kepada daerah yang cakupan Regsosek-nya masih kurang signifikan, tolong ditingkatkan dan didorong lagi agar bisa mencapai 100%. Regsosek ini membantu pemerintah mendapatkan data update dan  valid untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," harapnya. 

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim Taukhid mengatakan, penghargaan ini sudah dilaksanakan selama 15 tahun. Taukhid berharap, pencapaian WTP bisa terus dipertahankan oleh pemerintah provinsi, dan pemda. 

"Capaian WTP ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi di masing masing daerah. Jatim bersama kabupaten/kota patut berbangga atas seluruh capaian yang diterima hari ini," tegasnya. (Her)