Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas potensial bagi Indonesia. Sebab, sampai saat ini, kelapa sawit telah menguasai pasar minyak nabati dunia.

Dimasa pandemi, sektor kelapa sawit telah membuktikan kemampuannya dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara. "Dengan alasan itulah, maka sektor kelapa sawit harus dikelola lebih profesional oleh negara," katanya pada program Wakil Rakyat Bicara Sawit yang tayang di TVRI, Senin malam (7/11).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan soal hilirisasi kelapa sawit. Menurut dia, membicarakan hilirisasi tidak bisa sepotong-potong, harus lengkap agar tidak terjadi persepsi atau pemahaman yang salah.

Menurut dia, sawit yang sudah menjadi andalan Indonesia seharusnya dikawal dari hulu ke hilir. Dia menyarankan agar informasi pasar diperkuat, khususnya produk hilir sawit yang diminati pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kemudian dengan mempertimbangkan return on investment (ROI) yang cenderung lama dan investasi yang cukup besar, maka diperlukan peran lembaga negara seperti BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Pada acara dengan tema Mendorong hilirisasi sawit dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, dia menyarankan agar dana dari pungutan ekspor kelapa sawit, digunakan untuk mendorong program hilisasi dengan memberikan pinjaman kepada pengusaha yang akan memulai usaha atau membangun industri hilirisasi kelapa sawit.

Bahkan, saran juga, pemerintah mendorong pembukaan pabrik-pabrik PKS di desa-desa dan BPDPKS harus konsen pada program ini. Dia berharap, kelapa sawit dari hulu ke hilir dijaga ketat agar semua stakeholders mendapatkan keuntungan dan penerimaan negara terus berjalan.

Untuk menjaga kelapa sawit, hilirisasi dikembangkan. Jika tidak, nanti over produksi karena masyarakat terus berkembang dalam menanam sawit sehingga jika tidak mendorong hilirisasi, nanti berbahaya bagi kelapa sawit.

"Juga administrasi perkebunan harus dibenahi. Dalam hal ini, BPDPKS harus berani turun ke lapangan untuk turut serta membenahi administrasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kalau berharap dari pemerintah, bakal sulit dilakukan," katanya.