Jakarta - Penyelenggaraaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI 2022 di Papua menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Hal itu disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan di acara TVRI Papua, Senin, 24 Oktober 2022.

Selain perwakilan KSP, turut hadir Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura; dan Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek). Sebelumnya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara V dilaksanakan di Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, 2017. Kemudian memutuskan Papua menjadi tuan rumah pada kongres selanjutnya.

“Dilaksanakannya kali ini di Papua menegaskan kebhinekaan kita soal miniatur Indonesia. Bagaimana kebhinekaan itu ditunjukkan dengan Kongres Masyarakat adat ini,” tutur Jaleswari.

Jaleswari menegaskan komitmen Presiden Presiden terkait masyarakat adat. Presiden menempatkan masayarakat adat sangat penting untuk diberi perhatian pemenuhan hak-haknya. Sebab itu, menurut Jaleswari, masyarakat adat tidak hanya tercantum dalam Nawacita Presiden, tapi juga di RPJMN, program prioritas nasional Presiden.

“Masyarakat adat merupakan bagian dari negara ini sebelum kita resmi menjadi sebuah negara yang bernama Indonesia. Jadi ini luar biasa apalagi diselenggarakan di Papua, dan kita melihat bagaimana kebhinekaan itu terpancar kuat di sana,” terang Jaleswari.

Jaleswari mengungkapkan rasa syukurnya terhadap kelancaran pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nasional VI dan Festival Danau Sentani. Kesuksesan Kongres Masyarakat Adat, jelas Jaleswari, tidak akan tercipta jika tidak melakukan kolaborasi.

“Tadi Pak Bupati bilang, ini adalah kolaborasi konkrit. Kita selalu selama ini memahami bahwa masyarakat adat bagian dari kelompok-kelompok rentan,” sambungya.

“Saya rasa hari ini kita diperlihatkan bahwa organisasi masyarakat adat itu sebetulnya juga mandiri. Di Papua ini kami dilihatkan mereka mengekspresikan dirinya bukan saja menyampaikan gagasan, gugatan, masukan kepada pemerintah tetapi juga bekerja sama dengan pemerintah itu sendiri," tambahnya.

Jaleswari menilai acara Kongres Masyarakat Adat mampu mendongrak ekonomi lokal. “Saya rasa dengan mengundang atau dengan Festival Danau Sentani ditambah dengan KMAN VI ini banyak orang berkunjung ke Papua, pengunjung ini juga dapat menggerakan ekonomi lokal,” sambung Jaleswari.

Jaleswari mengapresiasi kreativitas anak-anak muda Papua. Menurutnya pemuda-pemudi Papua memiliki bakat terpendam. Hal itu ditunjukkan saat pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nasional.

“Hari ini dalam KMAN melalui pembukaan saja itu luar biasa, bagaimana bakat terpendam generasi muda Papua itu luar biasa,” imbuhnya.

“Tuhan waktu menciptakan Papua saat sedang tersenyum. Alamnya luar biasa. Mereka di pertunjukan bahwa Papua itu luar biasanya hebatnya,” pungkas Jaleswari.

Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura mengatakan bahwa Kongres Adat Nusantara VI ini diselengarakan secara bersamaan dengan tiga agenda lain. Diantaranya; Festival Danau Sentani, kebangkitan adat, dan kongres.

“Kita satukan supaya dapat benar benar tangguh. Supaya mengelolanya dengan bertanggung jawab untuk kehidupannya dan masa depan. Saya pikir ini relevan dengan amanat dari tema yang kita selangarkan dari Kongres ini,” jelas Mathius.

Mathius mengungkap terdapat kurang lebih 2.300 yang diharapkan seperti 2.500 orkestra Kongres yang akan mengikuti dari seluruh nusantara. Ada juga peninjau dari luar negeri kemudian dalam negeri. Kemudian ada sejumlah K/L ikut terlibat sebagai narasumber di berbagai sarasehan dan rapat-rapat yang lain nanti.

“Saya pikir ini kolaborasi yang sangat besar, baik yang ada di dalam negeri bersama dengan masyarakat adat, tapi juga perhatian-perhatian dari berbagai Lembaga dari luar negeri,” imbuh Mathius.

Sjamsul Hadi, KTYMEMA Kemendikbudristek menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk semua eleman masyarakat, tak terkecuali masyarakat adat. Hadi menyebut selama ini masyarakat adat berjuang sendiri. Oleh karena itu Kemendikbud Ristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan hadir untuk mewujudkan sebuah program layanan advokasi kepercayaan Tuhan YME dan masyarakat adat.

“Kami bekerja bekerja sama dengan Kementerian KLHK, dengan Direktorat Jenderal PSKL kami dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama komitmen yaitu dalam rangka penanganan percepatan penetapan hutan adat,” pungkas Hadi.