Jakarta - Pertemuan High-Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (HLIGM-FRPD) kembali digelar pada hari, Kamis (20/10/2022).

Dalam pertemuan hari kedua ini bertujuan membahas kebijakan dan strategi untuk inklusif disabilitas pembangunan di Asia dan Pasifik.

Secretary General of ASEAN Disability Forum dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Agustiah Rotinsulu mengatakan, pada hari kedua ini delegasi mendengar suara-suara dari penyadang disabilatas mengenai isu-isu darurat yang berkembang di negara anggota United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

"Hari kedua ini lebih memperkenalkan dan mempersilahkan mendengar suara-suara dari masyarakat organisasi penyandang disabilitas dan juga komite-komite konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang berada di UN. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas sudah mempunyai komisioner," kata Maulani saat ditemui disela pertemuan hari kedua HLIGM-FRPD 2022, Kamis (20/10/2022).

Maulani menjelaskan, Pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki kebijakan yang bagus dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, ia menyebut implementasinya di Pemerintah daerah masih kurang.

"Kami telah melakukan pengkajian-pengkajian serta memonitor di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari kajian yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia menyebut 10 kota di Indonesia itu rata-rata dinas-dinas itu belum mengerti sama sekali belum mengerti tentang konsepsi penyandang disabilitas ini,' jelasnya.

Untuk itu, Ia berharap para penyandang disabilitas diikut sertakan dalam pengambil keputusan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"Harapannya mungkin listen istilahnya beharap Pemerintah Daerah melibatkan kita dengan mendengar. Jadi bukan melibatkan hanya justifikasi. Kita diundang, duduk tapi keluardari situ mereka enggak mempertimbangkan suara kita,"

Maulani menekankan ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan implementasi dari kebijakan Pemerintah Pusat agar dapat dirasakan masyarakat penyandang disabilitas di daerah.

Sebelumnya, Executive Secretary of UNESCAP and Under Secretary General of the UN DR. Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan, tujuan konferensi ini adalah melakukan review, asesmen terhadap progres implementasi strategi Incheon, setelah 10 tahun. Yang kedua membangun komitmen anggota ESCAP meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akses transportasi umum yang inklusif dan upaya-upaya rehabilitasi sosial yang telah dilakukan.  

Tujuan  ketiga perumusan rencana ke depan yang menandai dasawarsa ke-4 tahun 2023 sampai dengan 2032 yang akan dirumuskan Jakarta Declaration.