Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan standar kemiskinan BPS yang rendah membuat alokasi program bantuan masyarakat miskin tidak menyasar secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta pada, Rabu (12/10/2022).

Anis mengatakan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kebutuhan masyarakat bahkan bisa melebihi dari itu, apalagi laju inflasi yang semakin tinggi juga berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya.

“Kalau untuk masyarakat bawah pengeluarannya akan lebih banyak untuk makanan, apalagi dengan inflasi yang sangat luar biasa dimana harga-harga kebutuhan akan naik,” katanya.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi XI ini menyebutkan bahwa dampak dari standar kemiskinan BPS akan luas. Khususnya pada pendataan masyarakat miskin.

“Kalau misalnya 505 ribu perkapita perbulan itu dianggap sebagai batas garis kemiskinan, berarti yang di atas itu tidak akan masuk dalam kategori penduduk miskin. Ketika ada bantuan-bantuan sosial, dia gak akan dapat, karena ukurannya 505rb,” ujarnya.

Anis menegaskan bahwa pendataan masyarakat miskin sangat penting sebagai indikator program-program kemiskinan pemerintah kedepannya.

“Data itu adalah basis dari kebijakan-kebijakan, kalau datanya benar maka kebijakan pemberian bantuan akan tepat sasaran, memang orang yang harus dibantu, akan dibantu,” tandas Anis.

“Bagaimana kita bisa membantu mengurangi kemiskinan ketika datanya kita tidak valid, jadi orang-orang yang harusnya dapat bantuan tidak dapat karena dia tidak termasuk golongan masyarakat miskin,” tutup Anis.